perancangan web ini yaitu memenuhi kebutuhan pemakai sistem/user mengenai gambaran yang jelas tentang rancangan sistem yang akan dibuat serta diimplementasikan. Perancangan sistem diharapkan dapat menghasilkan suatu laporan yang berisi tentang spesifikasi teknis dari bentuk-bentuk keluaran dan masukan, perangkat lunak dan keras yang berfungsi sebagai sarana pengolah data dan sekaligus penyaji informasi yang dibutuhkan.
Sesuai permasalahan di atas, pembahasan perancangan website ini bertujuan untuk menciptakan website yang menarik, cantik, rapi dan seimbang, sehingga enak dilihat dan mudah dibaca serta halaman tidak terlihat monoton dan membosankan.
PHP adalah bahasa scripting open source yang ditulis menggunakan sintaks bahasa C, Java dan Perl yang sederhana dan mudah dipelajari. PHP adalah singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor (Pengantar PHP, Abdul Kadir). Skript PHP menyatu dengan file HTML, dieksekusi dan bekerja di komputer server (server side). Secara khusus, PHP dirancang untuk membentuk web dinamis, artinya ia dapat membentuk suatu tampilan berdasarkan permintaan terkini. Misalnya dapat menampilkan isi database ke halaman web.
PHP pertama kali diperkenalkan oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995 untuk keperluan dinamisasi web site pribadinya. Saat ini, PHP sudah berkembang seiring dengan sambutan komunitas open source di internet. PHP juga memenuhi kebutuhan bahasa scripting server side yang sederhana, kuat, dan memiliki konektivitas dengan beragam database server.

Pengenalan pola tandatangan dimaksudkan agar komputer dapat mengenali tandatangan dengan cara mengkonversi gambar, baik yang dicetak ataupun ditulis tangan ke dalam kode. Metode yang dipilih dalam pengenalan pola tandatangan ini adalah metode pembelajaran Kohonen Neural Network(Kohonen) dan Learning Vector Quantization(LVQ).
Metode Kohonen mengambil bobot awal secara acak, kemudian bobot tersebut di-update hingga dapat mengklasifikasikan diri sejumlah kelas yang diinginkan. Pada metode LVQ bobot awal di-update dengan menggunakan pola-pola yang sudah ada. Dalam penelitian ini, diberikan hasil pengamatan dan perbandingan tentang tingkat keakuratan dan waktu yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran pada metode Kohonen dan LVQ menggunakan bahasa pemrograman Microsoft Visual Basic 6.0 Enterprise Edition.
Adapun hasil yang didapat, metode LVQ memiliki rata-rata tingkat keakuratan yang lebih tinggi (93.80%) dari metode Kohonen (83.59%) dalam mengklasifikasikan tandatangan. Hal ini disebabkan proses update faktor pembobot yang menggunakan banyak pola untuk proses pelatihan dibandingkan metode Kohonen yang bobot awalnya diambil secara acak.
Proses pembelajaran menggunakan metode LVQ memerlukan waktu yang relatif lebih lama daripada metode Kohonen. Pada pembelajaran menggunakan pola dengan resolusi 100×100 metode LVQ membutuhkan waktu 7 detik, sedangkan metode Kohonen hanya memerlukan waktu 2 detik

Saat ini media digital, seperti video, audio,dan gambar, telah menggantikan peran media analog dalam berbagai aplikasi.Keberhasilan dari penerapan media digital ini disebabkan karena beberapa kelebihan yang dimiliki media digital, seperti penyalinan yang sempurna, dan kemudahan untuk melakukan pengeditan. Di samping semua kelebihan yang dimiliki media digital seperti yang telah dipaparkan, terdapat kelemahan dari penggunaan media digital. Masalah terbesar adalah mengenai hak intelektual (hak cipta) dari suatu media digital.
Pada citra digital, mata tidak bisa membedakan apakah citra tersebut disisipi watermark atau tidak. Sehingga pada teknologi ini dikenal suatu persyaratan bahwa watermark haruslah imperceptible atau tidak terdeteksi oleh indera penglihatan (human visual system / HVS) atau indera pendengaran (human auditory system / HAS).
Watermarking adalah proses menambahkan kode secara permanen ke dalam data digital. Selain itu tidak merusak produk digital yang akan dilindungi, kode yang disisipkan harus memiliki ketahanan (robustness) dari berbagai pemrosesan lebih lanjut seperti pengubahan, transformasi geometri, kompresi, enskripsi dan sebagainya, sifat robustness berarti data Watermark tidak terhapus akibat pemprosesan lebih lanjut. Selama ini penggandaan atas produk digital tersebut dilakukan secara bebas dan leluasa. Pemegang hak cipta atas produk digital tersebut merasa dirugikan dari usaha penggandaan tersebut. Watermarking merupakan satu solusi untuk menangani masalah dampak negatif bagi usaha-usaha perlindungan hak cipta atas media digital

ABSTRACT

Aplication Risk Analysis Investment Indonesian Mutual Funds
With Sharpe Ratio and Treynor Ratio Method

By
Isra Afriani
05/190386/EPA/00580

Mutual Fund is a company collecting the society fund, furthermore investing in portofolio stock by Investment Manager. Based on investment instrument, mutual funds are divided into four parts, Money Market Funds, Taxable Bonds Funds, Common Stock Funds as soon as Stock and Bonds Funds. Mutual funds have various risk and return characteristic.
In this Research, the mutual funds which is selected is Common Stock Funds, because Common Stock Funds gives potential capital gain investment value, such as risk guaranteed. The Method of measuring a mutual funds in performance by using the risk and return, can use Sharpe Ratio and Treynor Ratio methods.
Aplication Risk Analysis Indonesian Mutual Funds measures the performance of mutual funds company using the monthly historical performance record from January 2004 until December 2006 with the historical rate IHSG and rate SBI. The result of historical performance for comparison Sharpe Ratio and Treynor Ratio sorted from high to low is Schroder Dana Prestasi Plus for Sharpe Ratio and TRIM Kapital for Treynor Ratio. Performance mutual funds can be camparison by average weight for stock based on Sharpe Ratio and Treynor Ratio methods.

Key Word : Mutual Funds, Visual Basic 6.0, Portofolio Return, Sharpe Ratio, Treynor Ratio

Dalam berbagai deskripsi para ahli, diakui bahwa pers Indonesia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari gerakan reformasi atau revolusi Mei 1998 yang mencapai momen bersejarah dengan pengunduran diri presiden Soeharto, setelah berkuasa selama 32 tahun. Meskipun pers bukanlah pelopor dari gerakan revolusi itu, namun pers telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam peristiwa tersebut dengan penyajian berita-berita yang kritis sehingga melemahkan legitimasi rezim Orde Baru yang berkuasa pada waktu itu. Wacana tentang peranan pers dalam peristiwa revolusi Mei 1998 dapat digeneralisasikan bahwa wacana mengenai kontribusi signifikan pers dalam memicu perubahan masyarakat seakan mengikuti teori klasik komunukasi massa yang telah populer sejak lama, yaitu teori serba media. Diasumsikan bahwa media massa (dalam hal ini pers) mempunyai kekuatan yang besar untuk mempengaruhi masyarakat, bukan saja dalam membentuk opini dan sikap tetapi juga dalam memicu terjadinya gerakan sosial.
Berangkat dari teori dan realita diatas penulis mencoba melakukan penelitian dengan judul “Pers Dalam Demokratisasi di Indonesia, Kajian Tentang Peranan Pers Dalam Peristiwa Revolusi Mei 1998”, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peranan pers dalam peristiwa revolusi Mei 1998 serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pers dalam menjalankan peranannya tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif dan literatu atau yang dikenal juga dengan studi kepustakaan, yakni dengan menganalisa dan menggambarkan peranan pers dalam peristiwa revolusi Mei 1998 melalui buku-buku, jurnal, artikel, dokumen dan hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. Latar belakang penetapan topik penelitian ini mengingat pers sebagai suatu lembaga sosial yang mempunyai kekuatan dalam sistem politik dan berdasarkan pengamatan penulis bahwa pers selama orde baru senantiasa dibatasi ruang geraknya oleh pemerintah, dengan kata lain dilakukannya kontrol yang ketat oleh pemerintah terhadap pers, namun dalam situasi dan kondisi seperti itu pers tetap mampu berperan dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia, khususnya dalam peristiwa revolusi Mei 1998.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah Kota Banjarbaru. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan tipe deskriptif analitik. Responden subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perhubungan, Kabag Teknik Sarana dan Prasarana, dan Kasi Perparkiran dan Responden Objek 20 orang tukang parkir. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan kuisioner. Data yang didapat diolah kedalam bentuk tabel frekuensi dan persentase.

Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan analisis dari hasil penelitian dapat kita simpulkan pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah Kota Banjarbaru sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator pelaksana. Diketahui bahwa dari kemampuan melayani pengguna jasa parkir dari 20 orang responden (100%) menyatakan bahwa mereka sudah mampu memberikan pelayanan dengan baik. Sarana yang berguna bagi kelancaran pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum juga telah digunakan oleh para tukang parkir. Selanjutnya mengenai waktu pemungutan untuk lokasi parkir di instansi pemerintah dilaksanakan dari hari senin sampai dengan hari sabtu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 1 siang. Di luar instansi pemerintah waktu pemungutan retribusi parkir dilakukan dari hari senin sampai dengan hari minggu, dengan lama pemungutan yang bervariasi. Prosedur pemungutan yang dilakukan juga sudah cukup baik. Tarif retribusi parkir yang dikenakan kepada pengguna jasa parkir telah sesuai dengan yang dicantumkan dalam Perda No. 16 tahun 2003 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum bahwa tarif parkir untuk kendaraan roda dua Rp. 500, roda empat Rp. 1000 dan roda enam sebesar Rp. 2500.

Disarankan kepada Pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru perlu memberikan seragam parkir dan tanda pengenal kepada para tukang parkir.Kepada Walikota Banjarbaru dan DPRD Kota Banjarbaru perlu melakukan revisi Perda Nomor 16 tahun 2003 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, yaitu mencantumkan dasar penetapan biaya setoran retribusi parkir perbulan yang harus diserahkan oleh kolektor parkir kepada Dinas Perhubungan

ABSTRAK

Dalam berbagai deskripsi para ahli, diakui bahwa pers Indonesia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari gerakan reformasi atau revolusi Mei 1998 yang mencapai momen bersejarah dengan pengunduran diri presiden Soeharto, setelah berkuasa selama 32 tahun. Meskipun pers bukanlah pelopor dari gerakan revolusi itu, namun pers telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam peristiwa tersebut dengan penyajian berita-berita yang kritis sehingga melemahkan legitimasi rezim Orde Baru yang berkuasa pada waktu itu. Wacana tentang peranan pers dalam peristiwa revolusi Mei 1998 dapat digeneralisasikan bahwa wacana mengenai kontribusi signifikan pers dalam memicu perubahan masyarakat seakan mengikuti teori klasik komunukasi massa yang telah populer sejak lama, yaitu teori serba media. Diasumsikan bahwa media massa (dalam hal ini pers) mempunyai kekuatan yang besar untuk mempengaruhi masyarakat, bukan saja dalam membentuk opini dan sikap tetapi juga dalam memicu terjadinya gerakan sosial.
Berangkat dari teori dan realita diatas penulis mencoba melakukan penelitian dengan judul “Pers Dalam Demokratisasi di Indonesia, Kajian Tentang Peranan Pers Dalam Peristiwa Revolusi Mei 1998”, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peranan pers dalam peristiwa revolusi Mei 1998 serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pers dalam menjalankan peranannya tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif dan literatu atau yang dikenal juga dengan studi kepustakaan, yakni dengan menganalisa dan menggambarkan peranan pers dalam peristiwa revolusi Mei 1998 melalui buku-buku, jurnal, artikel, dokumen dan hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. Latar belakang penetapan topik penelitian ini mengingat pers sebagai suatu lembaga sosial yang mempunyai kekuatan dalam sistem politik dan berdasarkan pengamatan penulis bahwa pers selama orde baru senantiasa dibatasi ruang geraknya oleh pemerintah, dengan kata lain dilakukannya kontrol yang ketat oleh pemerintah terhadap pers, namun dalam situasi dan kondisi seperti itu pers tetap mampu berperan dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia, khususnya dalam peristiwa revolusi Mei 1998.

This thesis asks when and why Democrats and Republicans respond differently to American military interventions abroad. Using quantitative and case-study methodology for conflicts in the post-Vietnam era, it concludes that partisans in the mass public respond to conflicts in ways that comport with their basic worldviews and deeply held values.
THIS THESIS IS not about the war in Iraq in which the United States of America presently finds itself engaged. But it most certainly is inspired by that war. Pundits and scholars will debate for decades the consequences of President George W. Bush’s fateful decision to topple Saddam Hussein’s government in the spring of 2003. One such consequence, though, is so readily apparent that it has already served as fodder for dozens of articles in the popular press and for a handful of academic works. It is that members of the Republican Party are profoundly more supportive of the war than are members of the Democratic Party. Among all the cleavages in American society—race, religion, class, region, gender, education—none exerts anywhere near as strong an influence on an individual’s likelihood to favor the American presence in Iraq as party affiliation does.

Tesis ini mencoba memotret bagaimana para pekerja pers yang berperan dalam seleksi berita internasional, khususnya terkait krisis Irak, melakukan rekonstruksi berita-beritanya dari berbagai sumber berita asing seperti kantor berita transnasional, web jaringan televisi global, dll, untuk kemudian disajikan kepada khalayak pembaca masing-masing.

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori gatekeeper yang dikaitkan dengan teori rekonstruksi sosial dan teori-teori lainnya, seperti teori strukturasi dan teori ekonomi politik, yang diharapkan mampu menjelaskan proses rekonstruksi berita oleh gatekeeper media serta fenomena-fenomena lain yang melingkupinya.

Proses seleksi terhadap item berita krisis Irak yang akan disajikan masing-masing media dipengaruhi sejumlah hal yang bisa dikategorikan kedalam faktor intrinsik dan ekstrinsik. Faktor intrinsik meliputi unsur nilai-nilai berita (news values) yang melekat pada suatu peristiwa serta bagaimana public meaning peristiwa tersebut bagi masyarakat luas. Sedangkan faktor ekstrinsik lebih menekankan pada aspek implikasi berita tersebut terhadap suatu negara dari perspektif kepentingan politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Pada konteks Irak, Kompas memosisikan krisis itu sebagai kelanjutan propaganda dan keangkuhan AS memerangi terorisme pasca peristiwa 11 September 2001. Sedangkan Republika dan Media Indonesia lebih melihat Irak sebagai korban penjajahan dan ketidak adilan yang harus dilawan dengan varian penyajian masing-masing yang senada. Kendati demikian, diantara ketiga media massa cetak ini tidak terlihat perbedaan signifikan. Secara umum ketiga media sama-sama memberikan penekanan bahwa opini yang akan mereka bangun adalah konstruksi penentangan terhadap invasi AS dan sekutunya.

Intisari
Persoalan ruang publik kota Yogyakarta kembali dijadikan isu utama dalam bentuk kumpulan komik Jogja in Comic oleh para komikus lokal Yogyakarta. Diangkatnya isu ruang publik dalam sebuah karya komik menunjukkan bahwa isu tersebut memang benar-benar penting. Oleh karena itu, menarik untuk dikaji bagaimana sebuah kumpulan komik dapat merepresentasikan kondisi ruang publik perkotaan di kota Yogyakarta.
Penelitian ini menggunakan metode semiotik analitik, yaitu suatu pendekatan untuk memperlihatkan makna yang tersembunyi dari suatu gambar maupun teks dalam suatu media. Metode semiotik yang dipakai dalam penelitian ini didasarkan pada pemikiran Charles Sanders Peirce tentang Teori Segitiga Makna. Penelitian ini dibatasi pada tiga jenis tanda, yaitu ikon, indeks dan simbol. Tujuannya agar mempermudah penjelasan dalam proses signifikasi.
Penelitian ini menunjukkan bagaimana sebuah komik dapat merepresentasikan kondisi ruang publik kota Yogyakarta. Secara implisit, dalam komik tersebut mengangkat isu tentang semakin tersingkirnya permainan tradisional akibat dari minimnya ruang publik sebagai ruang bermain anak. Selanjutnya, para komikus juga mengangkat tentang isu keseharian mereka, khususnya tentang ketiadaan ruang publik dalam ranah seni rupa serta semakin tersingkirnya seniman tradisional dalam penggunaan ruang publik Malioboro. Selain itu, konflik perebutan
ruang pun tak lepas dari perhatian komikus untuk diangkat. Terakhir, adalah isu mengenai ruang publik baru dalam bentuk mal dan angkringan.
Kata kunci : Komik, ruang publik, dan semiotik

ABSTRAKSI

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan bentuk strategi komunikasi yang digunakan oleh manajemen Hotel Ciputra Semarang dalam menyampaikan budaya perusahaan kepada karyawan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Objek penelitian adalah kegiatan sosialisasi budaya perusahaan serta strategi komunikasi yang diterapkan perusahaan. Informan penelitian dipilih secara purposive dengan mengikuti prinsip “ bola salju “ ( snow ball sampling ). Data dikumpulkan melalui studi pustaka, observasi partisipan ( observasi berperanserta ), wawancara tidak berstruktur dan wawancara mendalam ( indepth interview ). Pengecekan keakuratan data menggunakan tekhnik analisis key informants.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perumusan strategi komunikasi memadukan perencanaan komunikasi ( communication planning ) yakni system perencanaan humas ( public relations ) berupa definisi program, penyusunan metode dan teknik penyampaian pesan, pelaksanaan program, dan evaluasi ; dengan manajemen komunikasi ( communication management ). Implementasi program komunikasi berupa program human relations, staff and managerial meeting, mediated communication, jaringan komunikasi, serta ritus dan ritual. Strategi komunikasi yang diterapkan manajemen perusahaan, diukur dari indicator audience coverage, audience respon, communication impact, serta process of influence. Strategi sosialisasi yang digunakan dalam mensosialisasikan Budaya Kerja Hotel Ciputra Semarang ( core values ) adalah strategi in house campaign. Implementasi program sosialisasi berupa metode brain washing, job coaching, dan educational and training. Evaluasi program sosialisasi core values hanya dapat diketahui oleh internal perusahaan berdasarkan hasil penilaian kinerja karyawan. Departemen Personalia dalam hal ini Human Resources Manager dan Trainning Manager berperan sebagai core people yaitu sebagai komunikator penyampaian core values sekaligus pelaksana sosialisasi core values dikalangan karyawan.

Model komunikasi merupakan deskripsi ideal mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi. Suatu model mempresentasikan secara abstrak ciri-ciri penting yang menghilangkan rincian komunikasi yang tidak perlu dalam dunia nyata. Model komunikasi ini selanjutnya sangat membantu proses komunikasi organisasi agar berjalan dengan efektif, sebab model komunikasi dapat membantu dan mencermati hambatan-hambatan komunikasi.
Model komunikasi organisasi yang dibangun Pimpinan Cabang HIMMAH Kota Medan Periode 2004-2007 menunjukkan model komunikasi satu arah. Model seperti ini dengan sendirinya mengakibatkan terjadinya miss communication yang berujung pada terjadinya miss understanding. Pada akhirnya, model komunikasi semacam ini berpengaruh besar pada kemunduran organisasi yang dialami oleh PC HIMMAH Kota Medan, Periode 2004-2007 khususnya.

Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur
kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan
yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong. Selain
itu, pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan
bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat
dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat. Melalui
pernikahan akan menimbulkan beberapa konsekuensi, maka dibuat aturan dan
prosedur guna menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif yang merugikan.
Di Indonesia, prosedur dan aturan yang dibuat bagi masyarakat Islam adalah
bahwa pernikahan harus dicatat secara resmi dan dipublikasikan UU Perkawinan
No. 1 Tahun 1974.
Pada kenyataannya, tidak semua masyarakat Islam di Indonesia mengikuti
prosedur atau aturan yang berlaku. Hal ini terbukti bahwa sebagian masyarakat
masih melaksanakan praktik nikah yang tidak tercatat secara resmi dan tidak
dipublikasikan yang dikenal dengan sebutan nikah di bawah tangan.

Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur
kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan
yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong. Selain
itu, pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan
bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat
dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat. Melalui
pernikahan akan menimbulkan beberapa konsekuensi, maka dibuat aturan dan
prosedur guna menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif yang merugikan.
Di Indonesia, prosedur dan aturan yang dibuat bagi masyarakat Islam adalah
bahwa pernikahan harus dicatat secara resmi dan dipublikasikan UU Perkawinan
No. 1 Tahun 1974.
Pada kenyataannya, tidak semua masyarakat Islam di Indonesia mengikuti
prosedur atau aturan yang berlaku. Hal ini terbukti bahwa sebagian masyarakat
masih melaksanakan praktik nikah yang tidak tercatat secara resmi dan tidak
dipublikasikan yang dikenal dengan sebutan nikah di bawah tangan.

Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur
kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan
yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong. Selain
itu, pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan
bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat
dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat. Melalui
pernikahan akan menimbulkan beberapa konsekuensi, maka dibuat aturan dan
prosedur guna menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif yang merugikan.
Di Indonesia, prosedur dan aturan yang dibuat bagi masyarakat Islam adalah
bahwa pernikahan harus dicatat secara resmi dan dipublikasikan UU Perkawinan
No. 1 Tahun 1974.
Pada kenyataannya, tidak semua masyarakat Islam di Indonesia mengikuti
prosedur atau aturan yang berlaku. Hal ini terbukti bahwa sebagian masyarakat
masih melaksanakan praktik nikah yang tidak tercatat secara resmi dan tidak
dipublikasikan yang dikenal dengan sebutan nikah di bawah tangan.

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bersifat terbuka, maksudnya para pihak yang ingin membuat perikatan atau perjanjian bebas menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam buku III KUHPerdata asalkan isinya tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam Buku III KUHPerdata tersebut tidak tercantum definisi perjanjian. Namun demikian, definisi Perjanjian dapat ditemukan dalam doktrin (Ilmu Pengetahuan Hukum), diantaranya pendapat R. Subekti, :
“Perjanjian adalah suatu peristiwa, di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji, untuk melaksanakan sesuatu hal”.
Dari peristiwa ini timbul hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.
Di dalam Pasal 1320 KUHPerdata disebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu :
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
c. Suatu hal tertentu;
d. Suatu sebab yang halal.
Apabila di antara salah satu syarat tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah. Dalam Pasal 1337 KUHPerdata disebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. kemudian, dalam Pasal 1338 tentang akibat suatu perjanjian disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena selain alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
Dalam perjanjian TPA yang penulis bahas ini ada dua pihak yang saling mengikatkan diri yaitu pihak Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi, di mana kedua pihak ini saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, yaitu dalam hal Pengelolaan Sampah dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Karena itu, dibentuk perjanjian kerjasama antara pihak Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi. Melalui perjanjian ini, ditentukan hak dan kewajiban para pihak.