Dengan memperhatikan tantangan dunia global, bank-bank di Indonesia dituntut untuk dapat bersaing tidak hanya dengan bank-bank nasional, tetapi bank-bank Indonesia harus siap berhadapan dan bersaing baik secara langsung maupun tidak langsung dengan bank yang berskala internasional. Untuk menghadapi itu, Bank Indonesia (BI) mengeluarkan Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Dalam Pilar satu API disyaratkan bahwa seluruh bank umum harus memenuhi Modal Inti minimum Rp. 100 miliar pada akhir tahun 2010. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengambil permasalahan dalam upaya hukum bank untuk mencapai pemenuhan Modal Inti minimum sebagai implementasi API, strategi BI dalam menciptakan dunia perbankan Indonesia berdasarkan Modal Inti minimum yang telah ditetapkan dalam API, serta konsekuensi yuridis yang akan didapatkan bank yang gagal mencapai Modal Inti minimum sesuai visi API.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini ialah melalui pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan dengan mengkaji, menguji dan menerapkan asas-asas hukum pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ke dalam permasalahan yang terjadi pada kegiatan dunia perbankan, khususnya mengenai Modal Inti minimum bank. Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analisis berupa penggambaran, penelaahan dan penganalisaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Tahapan penelitian terdiri atas penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upaya-upaya hukum bank dalam hal mencapai pemenuhan Modal Inti minimum dilakukan secara organik dan penambahan modal dari para pemegang saham pengendali dan ini menunjukkan bahwa konsekuensi yuridis yang diinginkan bank adalah kemandirian. Di lain pihak BI mengeluarkan signal percepatan konsolidasi dan berbagai macam insentif dalam rangka konsolidasi perbankan dan ini menunjukkan konsekuensi yuridis yang diinginkan BI adalah merger atau konsolidasi. Konsekuensi yang sesuai dengan visi API adalah bagaimana agar dapat menciptakan suatu bank yang sehat dan kuat. Bank yang sehat dan kuat adalah bank yang memenuhi seluruh unsur kiteria tingkat kesehatan bank dan mampu untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal serta mampu untuk memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.

ABSTRAK
Aung San Suu Kyi merupakan tokoh politik Myanmar yang menjadi oposisi pemerintah Myanmar. Pada tanggal 29 Juli 1989 Aung San Suu Kyi ditahan oleh pemerintah Myanmar. Berkaitan dengan hal ini timbul permasalahan apakah penahanan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap Aung San Suu Kyi merupakan penahanan sewenang-wenang dan apakah tanggung jawab pemerintah Myanmar terhadap penahanan Aung San Suu Kyi. Penulisan ini menggunakan tipe penelitian normatif, dan sifat penelitiannya deskriptif. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, sedangkan pengambilan kesimpulan secara induktif. Dalam hukum HAM internasional, penahanan sewenang-wenang diatur di dalam DUHAM, ICCPR, dan Body of Principles. Dinyatakan dalam ICCPR Pasal 9 ayat (1), bahwa setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi, tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang, tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan atau sesuai dengan prosedur yang ditetapkan hukum. Pada kenyataannya pemerintah Myanmar tidak memberi alasan mengapa Aung San Suu Kyi ditahan dan Aung San Suu Kyi ditahan tanpa prosedur yang jelas. Dalam peristiwa penahanan Aung San Suu Kyi, pemerintah Myanmar terbukti melakukan banyak pelanggaran terhadap hak-hak individu Aung San Suu Kyi. Oleh karena itu, pemerintah Myanmar harus melepaskan Aung San Suu Kyi dari tahanan rumah dan melakukan judicial remedy serta rehabilitasi terhadap Aung San Suu Kyi.
(F) 15 buku(1986-2006), 1 artikel, 23 internet, dan 6 instrumen hukum.

(G) Andrey Sujatmoko S.H., M.H. ( )

(H) Handy Trinova ( )

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Undang-undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia itu suatu negara hukum (rechstsaat) dibuktikan dari ketentuan dalam Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan Undang-undang Dasar 1945. Ide negara hukum, terkait dengan konsep the rule of law dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey. Tiga ciri penting setiap negara hukum atau yang disebutnya dengan istilah the rule of law oleh A.V. Dicey, yaitu: 1) supremacy of law; 2) equality before the law; 3) due process of law.
Dalam Amandemen Undang-undang Dasar 1945, teori equality before the law termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Teori dan konsep equality before the law seperti yang dianut oleh Pasal 27 (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945 tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga negara agar diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan.

Transaksi pembiayaan konsumen kendaraan bermotor melibatkan tiga pihak. Pertama, kreditur selaku badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan angsuran kebutuhan konsumen (motor atau mobil) dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala. Kedua, debitur selaku nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan dari kreditur guna pembelian kendaraan bermotor. Ketiga, dealer selaku perusahaan yang menyediakan barang kebutuhan konsumen (motor atau mobil) dalam rangka pembiayaan konsumen. Hubungan antara resiko dan asuransi merupakan hubungan yang erat satu dengan yang lain. Dari sisi manajemen resiko, asuransi malah dianggap sebagai salah satu cara yang terbaik untuk menangani suatu resiko. Dalam pasal 246 KUHD memberikan batasan perjanjian asuransi sebagai berikut : Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan meminta suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.

Insomnia merupakan gangguan tidur yang paling umum terjadi pada individu dewasa, gangguan dan kesulitan tidur seringkali mengganggu lansia baik ketika memasuki tahap pertama tidur ataupun ketika tidur berlangsung. Salah satu upaya untuk mengatasi insomnia adalah dengan metode relaksasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tehnik relaksasi progresif terhadap berkurangnya keluhan insomnia pada lansia di Panti Wredha Purbo Yuwono Kelampok Brebes.

Tehnik pengambilan data dengan menggunakan rancangan eksperimen semu (Quasi Eksperiment), yaitu dengan menggunakan Non Equivalent Control Group Design..Dimana desain quasi eksperimen mempunyai kesamaan dengan Pre Test-Post Test Control Group Design. Jumlah sampel yang digunakan yaitu 15 responden kelompok perlakuan serta 15 responden kelompok kontrol. Pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan lembar observasi. Analisa data dengan menggunakan Mann Withney U Test.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mean rank pada pretest kelompok perlakuan 11,80, sedangkan posttest 19,20. berdasarkan analisis tersebut berarti bahwa ada pengaruh pemberian tehnik relaksasi progresif terhadap berkurangnya keluhan insomnia lansia di Panti Wredha Purbo Yuwono Klampok Brebes dengan p-value (sig. 2-tailed) = 0,007.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan lansia dapat melaksanakan relaksasi progresif secara rutin dan teratur serta tetap melaksanakan pola hidup sehat.

Kata kunci : Insomnia , tehnik relaksasi progresif
Daftar pustaka : 22 (1993-2007)

Tujuan pembangunan kesehatan Indonesia Sehat 2010 adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku hidup sehat serta memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan dan fasilitas kesehatan yang bermutu secara adil dan merata diseluruh wilayah Republik Indonesia dan dapat mewujudkan bangsa yang mandiri maju dan sejahtera.
Sejalan dengan tujuan pembangunan yang berwawasan kesehatan dan kesejahteraan maka pemerintah telah menetapakan pola dasar pembangunan yaitu pembangunan mutu SDM di berbagai sektor serta masih menitik beratkan pada program-program pra-upaya kuratif dan rehabilitatif yang didukung oleh informasi kesehatan secara berkesinambungan sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang berperilaku hidup sehat, lingkungan sehat dan memiliki kemampuan untuk menolong dirinya sendiri serta dapat menjangkau pelayanan kesehatan yang berkualitas di tahun 2010. (Wijono,1999).

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat 2010, maka strategi pembangunan kesehatan diarahkan pada misi pembangunan kesehatan yaitu :
1. Menggerakkan pembangunan nasional berwawasan kesehatan.
2. Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.
3. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, rata dan terjangkau.
4. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya.
Akan tetapi keberhasilan pembangunan kesehatan menurut Azwar, 1996, tidak akan terwujud tanpa kerja keras dan dukungan dari semua pihak serta sangat dipengaruhi oleh peran aktif semua pihak termasuk didalamnya pemerintah, masyarakat serta pihak swasta.
Oleh karena itu magang yang dilaksanakan oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesahatan (STIK) Makassar sebagai suatu proses pembelajaran dalam rangka sosialisasi yang dilaksanakan oleh mahasiswa STIK Makassar sebagai salah satu persyaratan akademis yang harus dipenuhi sebelum mahasiswa yang bersangkutan menyelesaikan studinya dan mencapai gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat.

Keluarga merupakan orang terdekat dari seseorang yang mengalami gangguan kesehatan / dalam keadaan sakit. Keluarga juga merupakan salah satu indikator dalam masyarakat apakah masyarakat sehat atau sakit (Efendi , 1998). Peran / tugas keluarga dalam kesehatan yang dikembangkan oleh ilmu keperawatan dalam hal ini adalah ilmu kesehatan masyarakat (Komunitas) sangatlah mempunyai arti dalam peningkatan dalam peran / tugas keluarga itu sendiri. Perawat diharapkan mampu meningkatkan peran keluarga dalam mengatasi masalah kesehatan keluarga. (Friedman, ed 3, 1998 : 145)
Peran keluarga dalam mengenal masalah kesehatan yaitu mampu mengambil keputusan dalam kesehatan, Ikut merawat anggota keluarga yang sakit, memodifikasi lingkungan, dan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada sangatlah penting dalam mengatasi kecemasan klien.(Friedman, 2003 : 146).
Penanggulangan Injecting Drug User (IDU) memang cukup sulit, perlu diperhatikan dari berbagai aspek, misalnya ketersediaan sarana kesehatan publik, hukuman bagi pengguna, pengedar dan berbagai cara yang lain. Cara yang dapat dilakukan adalah melalui pendekatan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan terkecil bagi seorang IDU. Kasih sayang orang tua akan menyebabkan pengguna merasa bahwa dirinya masih ada yang memperhatikan, merasa dihargai dan dibutuhkan. Dengan kasih sayang orang tua diharapkan menjadi manusia yang dapat diterima oleh masyarakat (Abu ahmadi, 2002 : 106).

keperawatan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan di rumah sakit, sehingga perlu adanya peningkjatan mutu keperawatan jajaran perawatan rumah sakit.