Upaya Membangun Kerukunan Antara Muslim dan Nasrani. Pengertian kerukunan “Upaya mewujudkan kebersamaan dan kekeluargaan, menghargai perbedaan, tanpa pembeda-bedaan (diskriminasi), pengkotak-kotakan, dan tanpa pemisah-misahan (apartheid). “

Kerukunan didefinisikan sebagai suatu keadaan yang harmonis, teratur, aman, tentram, damai, tenang, suasana saling menghormati, menghargai dan bersahabat dalam suatu kelompok sosial, dalam hidup berdampingan sebagai insan beragama. Kerukunan artinya: “Adanya kesadaran untuk menjalin keakraban antar insan berbeda demi tercapainya kedamaian bersama.”

Kerukunan akan tercapai jika masing-masing penganut mempunyai sikap “rendah hati” untuk tidak mencari perbedaan yang jelas berbeda, dengan mengakui, menyadari sesungguhnya, Nasrani dan Islam tumbuh dari rumpun sama, dengan inti sikap penyerahan diri total hanya kepada Allah.

Hadis Muhammad SAW, mengatakan: “Semua umat manusia adalah keluarga Tuhan,…orang yang paling dicintai Tuhan adalah siapa yang paling membantu keluarga-Nya.” Apapun perbedaan, baik itu agama, etnis, warna kulit, semua sama di mata Tuhan. “Innama almuminuna ikwatun, fa aslihu baina ak-waikum” artinya: Sesungguhnya setiap orang Muslim itu bersaudara, maka berinisiatiflah untuk saling berbaikan di antara kamu.”

Kesalehan sebenarnya merupakan sebuah istilah yang masih samar dipahami oleh kebanyakan orang. Namun meskipun keseragaman pemikiran mungkin tidak dapat dicapai, setidaknya ada dua pandangan umum dalam kekristenan yang dapat mewakili aspirasi kita tentang makna kesalehan ini. Pertama, istilah kesalehan secara konkrit dihubungkan dengan orang yang lebih banyak menghayati imannya dengan cara bermeditasi, kontemplasi, rajin berdoa atau berpuasa. Orang tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang saleh karena memiliki hubungan yang akrab dengan Allah.

System Informasi Penjualan adalah sub system informasi bisnis yang mencakup kumpulan procedure yang melaksanakan, mencatat, mengkalkulasi, membuat dokumen dan informasi penjualan untuk keperluan manajemen dan bagian lain yang berkepentingan, mulai dari diterimanya order penjualan sampai mencatat timbulnya Tagihan/Piutang Dagang.

ABSTRAK

Salah satu fungsi organisasi yang erat kaitannya dengan keputusan manajemen adalah fungsi akuntansi yang bertanggungjawab mengontrol dan melaporkan kinerja keuangan perusahaan. Agar laporan keuangan dan analisa laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan karakteristiknya, perlu suatu sitem yang komparatif dan integral dari keseluruhan proses bisnis yang ada.
Dengan menerapkan sistem komputerisasi akuntansi, maka akan mempercepat proses penyajian analisa dan laporan keuangan karena aplikasi komputerisasi akuntansi diciptakan untuk mengotomatisasi transaksi-transaksi akuntansi kedlam sebuah laporan dan analisa laporan untuk mendukung pengambilan keputusan sehubungan dengan keadaan keuangan perusahaan dalam suatu periode akuntansi.
Saat ini telah banyak tersedia aplikasi komputerisasi akuntansi yang integral, diantaranya Myob Premier V.7.5 yang berorientasi pada penggunaan multi user, multi currency dan jaringan. Aplikasi ini diciptakan dengan user friendly denga system pencatatan real time, sehingga mudah menggunakannya dan data yang dihasilkan selalu ter up-date, maka analisa dan laporan keuangan dapat diperoleh dengan akurat, efektif dan efisien.

Kekisruhan etnik yang merebak di banyak tempat di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia merupakan bagian dari krisis multi dimensi
yang dihadapi oleh negara dan bangsa Indonesia sejak pertengahan tahun
1997. Kekisruhan etnik tersebut telah menggugah kesadaran baru diantara
komponen bangsa Indonesia bahwa kebanggaan akan kehidupan berbangsa
satu di atas kebhinekaan adalah sebuah bayang-bayang semu (cf.Anderson,
2001; Widja, 2001; Azra, 2002; Marsianto dan Kuntjara, 2002).

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di daerah Kecamatan Lubuk Alung ini yang bertujuan untuk mengetahui beberapa hal, yaitu ; (I) Potensi sumber daya alam (SDA) yang dimiliki kecamatan Lubuk Alung, (2) Potensi sumber daya manusia (SDM) yang ada di kecamatan Lubuk Alung untuk pengembangan usaha ternak sapi potong, dan (3) Untuk mengetahui lembaga pengembangan sapi potong di Kecamatan Lubuk Alung. Waktu penelitian dari tanggal 30 Juli sampai dengan tanggal 30 Agustus 2007. Penelitian ini menggunakan metode survei yaitu suatu metode penelitian yang mengambil sampel dari salah satu populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data. Pengambilan responden ditetapkan secara Quota, sebanyak 45 KK RTF yang tersebar pada sepuluh kelurahan yang ada di Kecamatan Lubuk Alung, dari 45 KKRTP di Stratakan menjadi 3 kelompok, dari yang terbanyak, sedang, dan sedikit.
Di tinjau dari aspek sumber daya alam yang dimiliki, Kecamatan Lubuk Alung memiliki potensi yang dapat menunjang pengembangan usaha sapi potong. Sedangkan dilihat dari aspek sumber daya manusia yang terdiri dari ; (I) Umur yang produktir untuk berusaha (15-64 th = 97.78%), (2) pengalaman beternak (> 10 th – 55,56%), (3) jumlah anggota keluarga (3-4 orang = 48.89%), (4) jumlah ternak sapi yang dipelihara (1-3 ekor =84.44%) dan (5) pekerjaan utama (petani = 60 %).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kecamatan Lubuk Alung belum memiliki potensi untuk dilakukan peningkatan populasi sapi potong ditinjau dari sumber daya alam yang tersedia, hal ini ditunjukkan dengan didapatnya nilai KPPTR SL sapi potong yaitu sebesar -8 380.81 ST. Kelembagaan yang tersedia yeng dapat mendukung pengembangan usaha sapi potong di Kecamatan Lubuk Alung diantaranya adalah Dinas Peternakan, Pertanian dan Kehutanan, Lembaga Keuangan (Bank Nagari). Kelompok peternak. Sedangkan kelembagaan pendukung yang tersedia lainnya seperti pos keswan, RPH tempat ini telah tersedia tapi tidak dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya peternak. .

Kata Kunci : Potensi, Pengembangan, Sapi Potong, KPPTR SL

Menurut William H.Newman (1968) (Miftah Thoha, 2003;262) kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau seni mempengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun kelompok. Dan satu hal yang perlu diingat bahwa kepemimpinan tidak harus dibatasi oleh aturan-aturan atau tata karma birokrasi. Kepemimpinan bisa terjadi dimana saja, asalkan seseorang menunjukkan kemampuannya mempengaruhi perilaku orang lain kearah tercapainya suatu tujuan tertentu.
Dengan kata lain, seorang pemimpin selain memiliki hak dan kekuasaan untuk memerintah dan memiliki kewajiban untuk memerintah / mengatur segala sesuatunya dengan benar sesuai dengan tujuan organisasi. Tetapi juga harus memiliki gaya kepemimpinan yang dapat diterima oleh orang lain dalam hal ini bawahanya, karena secara langsung maupun tidak langsung seorang pemimpin juga akan mendapat penilaian dari cara dia memimpin dan tanggung jawab.

Zakat termasuk salah satu kewajiban dalam Islam yang tidak bisa dipisahkan dengan shalat, sampai Rasulullah bersabda: “Tidak sempurna shalat bagi seseorang yang tidak membayar zakat”. Di samping itu Allah swt. Menyuruh umat Islam untuk bisa menafkahkan sebagian harta yang dicintainya sehingga bisa dikatakan kebajikan yang sempurna. (QS. Ali Imran (3): 92). Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.
Pada saat ini, Indonesia telah mengeluarkan peraturan mengenai zakat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini dilakukan salah satunya untuk upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat agar zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian Negara menjadi pengelola zakat. Meskipun dalam penjelasan undang-undang tersebut banyak terdapat penjelasan pasal-demi pasal yang mengatakan bahwa pengaturannya diserahkan kepada tuntunan agama.
Berdasarkan gambaran di atas, penyusun mencoba untuk menelaah bagaimana sistem pengelolaan zakat dalam Undang-Undang tersebut jika dikaji melalui perspektif mazhab Syafi’i. Hal ini penyusun asumsikan umat Islam di Indonesia mayoritas penganut faham fiqih mazhab Syafi’i. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (library research), dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang ada dan sebagai landasan normatifnya yaitu fiqih mazhab Syafi’i.
Berikut hasil analisis yang telah penyusun lakukan, maka kesimpulan yang didapatkan adalah bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dilihat dari segi pengelola zakat (amil), cara pengumpulan dan pendayagunaan zakat tidak bertentangan dengan mazhab Syafi’i.

RIKA KURNIASYIH A.S 1022106880, Respon Nasabah Warga Muhammadiyah Kota Pontianak Terhadap Asuransi Takaful Keluarga Cabang Pontianak. Mahasiswa Angkatan 2002. Skripsi. Pontianak: Jurusan Syariah Program Studi Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak, 2007.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan : (1) Bagaimana respon nasabah warga Muhammadiyah Kota Pontianak terhadap akad / perjanjian pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Pontianak. (2) Bagaimana respon nasabah warga Muhammadiyah Kota Pontianak terhadap bagi hasil pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Pontianak. (3) Bagaimana respon nasabah warga Muhammadiyah Kota Pontianak terhadap pelayanan pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Pontianak.

Pendekatan yang peneliti gunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan, teknik komunikasi tidak langsung dan teknik studi dokumenter. Selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan rumus persentase.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa:
1) Respon nasabah warga Muhammadiyah Kota Pontianak terhadap akad / perjanjian pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Pontianak dikategorikan baik dengan nilai rata-rata 51 %
2) Respon nasabah warga Muhammadiyah Kota Pontianak terhadap bagi hasil pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Pontianak dikategorikan baik dengan nilai rata-rata 52,1 %
3) Respon nasabah warga Muhammadiyah Kota Pontianak terhadap pelayanan pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Pontianak dikategorikan baik dengan nilai rata-rata 57,8 %.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa pembagian harta warisan yang ditetapkan dalam Islam sudah memiliki konsep dasar yang dapat dijadikan dasar acuannya. Kemudian melihat adanya terjadi perbedaan dalam praktik pembagian harta warisan pada masyarakat Dayak di Desa Loksado Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tidak sesuai dengan hukum islam. Maka penulis berkeinginan untuk mengetahuinya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik sekaligus alasan-alasan dalam pembagian harta warisan Masyarakat Dayak di Desa Loksado Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Jenis penelitian ini adalah penelitian Lapangan (Field research) yang bersifat studi kasus dengan meneliti 5 kasus dengan lokasi di Desa Loksado Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Subyek penelitan ini adalah Masyarakat Dayak di Desa Loksado, sedangkan Obyek penelitiannya tentang praktik pembagian harta warisan Masyarakat Dayak Desa Loksado Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Untuk mendapatkan data digunakan teknik dokomentasi dan wawancara, kemudian melalui teknik analisis Diskriptif kualitatif, penelitian ini menghasilkan temuan:
Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pada 5 kasus dalam praktik pembagian harta warisan Masyarakat Dayak di Desa Loksado Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan semuanya menggunakan kebiasaan dalam masyarakatnya dan tidak mengetahui akan pembagian harta warisan secara hukum Islam (faraidh) dan juga terkadang setelah pembagian tersebut malah lebih sering menimbulkan masalah dibanding dengan pembagian secara hukum islam.

ABSTRAK

Zakat termasuk salah satu kewajiban dalam Islam yang tidak bisa dipisahkan dengan shalat, sampai Rasulullah bersabda: “Tidak sempurna shalat bagi seseorang yang tidak membayar zakat”. Di samping itu Allah swt. Menyuruh umat Islam untuk bisa menafkahkan sebagian harta yang dicintainya sehingga bisa dikatakan kebajikan yang sempurna. (QS. Ali Imran (3): 92). Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.
Pada saat ini, Indonesia telah mengeluarkan peraturan mengenai zakat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini dilakukan salah satunya untuk upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat agar zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian Negara menjadi pengelola zakat. Meskipun dalam penjelasan undang-undang tersebut banyak terdapat penjelasan pasal-demi pasal yang mengatakan bahwa pengaturannya diserahkan kepada tuntunan agama.
Berdasarkan gambaran di atas, penyusun mencoba untuk menelaah bagaimana sistem pengelolaan zakat dalam Undang-Undang tersebut jika dikaji melalui perspektif mazhab Syafi’i. Hal ini penyusun asumsikan umat Islam di Indonesia mayoritas penganut faham fiqih mazhab Syafi’i. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (library research), dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang ada dan sebagai landasan normatifnya yaitu fiqih mazhab Syafi’i.
Berikut hasil analisis yang telah penyusun lakukan, maka kesimpulan yang didapatkan adalah bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dilihat dari segi pengelola zakat (amil), cara pengumpulan dan pendayagunaan zakat tidak bertentangan dengan mazhab Syafi’i.