Browsing articles tagged with "Campuran Archives - Page 6 of 9 - segalamacam.com"

SKRIPSI HUKUM TATA NEGARA

Aug 7, 2008   //   by joseph   //   Blog  //  13 Comments

Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Hakim Yang Dilakukan Oleh Komisi Yudisial Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Atas

abstraks:

Dalam struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia di bentuk sebuah Komisi Yudisial agar warga masyarakat diluar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana ketentuan yuridis wewenang pengawasan Hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam UU No.22 Tahun 2004? Bagaimana ketentuan yuridis wewenang pengawasan Hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006?
Dengan menggunakan metode yuridis normatif ini penulis melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang – undangan yang mana hasilnya adalah kepengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial itu bukan hanya dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim yang notabene nya bahwa hakim selalu “nakal”, akan tetapi jika dalam menjalankan kepengawasannya itu Komisi Yudisial mendapati ada hakim yang berprestasi maka Komisi Yudisial berhak untuk mengajukan usul kepada Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi untuk memberi penghargaan kepada hakim tersebut, begitu mulianya tugas dari Komisi Yudisial yang dengan keterbatasan wewenangnya mau memainkan peran yang selama ini diharapkan publik. Sedangkan Putusan MK yang telah mengamputasi kepengawasan Komisi Yudisial adalah sebuah keputusan yang melampaui batasan yang diminta atau ultra petita, putusan itu juga tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara akademis. Hal itu bisa dilihat dari pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi itu sendiri yakni Jimly Asshiddiqie bahwa “keberadaan lembaga Komisi Yudisial ini dibentuk tersendiri di luar Mahkamah Agung, sehingga subjek yang diawasinya dapat diperluas ke semua hakim, termasuk hakim konstitusi dan hakim di seluruh Indonesia.

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Yang merupakan salah satu persyaratan mutlak atau conditio sine qua non
dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum adalah pengadilan yang mandiri,
netral (tidak berpihak), kompeten dan berwibawa yang mampu menegakkan wibawa
hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan. Hanya pengadilan yang
memiliki semua kriteria tersebut yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia.
Sebagai aktor utama lembaga peradilan, posisi, dan peran hakim menjadi sangat
penting, terlebih dengan segala kewenangan yang dimilikinya.

Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara

abstraks:

Objek study dalam Tugas Akhir ini adalah Kewenangan Mahkamah
Konstitusi Memutus Sengketa kewenangan Antar Lembaga Negara. Ide pembentukan
Mahkamah Konstitusi berkaitan erat dengan ide untuk mengembangkan fungsi
pengujian Undang-undang yang dikaitkan dengan kewenangan Mahkamah Agung
dalam sejarah awal pembentukan Negara Indonesia. Latar belakang Lahirnya
Mahkamah Konstitusi di Indonesia tidak terlepas dari beberapa factor, Pertama, pada
penyelenggaraan pemerintah masa lalu dalam masa orde lama dan orde baru yang
bersifat otoriter dan tidak menghormati Hak Asasi Manusia (HAM). Kedua, implikasi
paham kontitusionalisme. Ketiga, terciptanya mekanisme checks and balance antar
lembaga negara. Keempat, penyelenggaraan negara yang bersih. Dan yang kelima,
perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahiu secara yuridis kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus sengketa
kewenangan antar lembaga negara, karena sampai saat ini pengertian lembaga negara
yang menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi dalam sengketa kewenangan antar
lembaga negara masih menimbulkan banyak persepsi, yang akhirnya hanya
berpedoman pada pemahaman masing-masing. Selain itu, Mahkamah Konstitusi
sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antar
lembaga negara tersebut, tidak diatur mengenai bagaimana jika Mahkamah Konstitusi
bersengketa dengan lembaga negara lainnya, lembaga mana yang berhak/berwenang
menyelesaikan sengketa tersebut

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perkembangan zaman yang diharapkan akan menjadi lebih modern sangat
mempengaruhi hampir semua negara, yang akhirnya banyak Negara-negara yang
mampu mengikuti perkembangan tersebut, namun dampak negatifnya adalah tidak
sedikit juga yang malah jauh tertinggal. Dampak positif yang muncul dalam dunia
modern tersebut adalah akan mendorong menjunjung tinggi bangunan demokrasi.
Menurut Plato seorang filosof besar dunia berbicara tentang demokrasi, mengatakan
bahwa Negara yang berjalan di atas bentuk demokrasi akan menuai bentuk

PELAKSANAAN PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN UU NO. 43 TAHUN 1999 DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG

ABSTRAK

Pengawasan aparatur negara menuju kepada administrasi yang sempurna sangat tergantung pada kualitas dan profesionalisme pegawai negeri itu sendiri. Undang – Undang No. 43 tahun 1999 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian memberikan jaminan kedudukan serta kepastian hukum bagi pegawai negeri untuk mengatur dan menyusun aparatur yang bersih dan berwibawa.
Pembinaan dan penyempurnaan serta pendayagunaan aparatur pemerintahan, baik kelembagaan maupun ketatalaksanaan dari segi kepegawaian perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan pembangunan secara menyeluruh.
Hal tersebut juga telah digariskan dalam Garis – Garis Besar Haluan Negara 1998 dalam Bab IV mengenai bidang Aparatur Negara disebutkan antara lain, pembangunan aparatur pemerintah diarahkan pada peningkatan kualitas, efisien dan efektif dalam seluruh jajaran administrasi pemerintahan, termasuk peningkatan kedisiplinan pegawai negeri.
Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara dalam menjalankan roda pemerintahan dituntut untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat harus bisa menjunjung tinggi martabat dan citra kepegawaian demi kepentingan masyarakat dan negara.
Tetapi dalam kenyataan dilapangan masih banyak ditemukan pegawai negeri yang kurang tahu dan kurang menyadari akan tugas dan fungsinya sehingga seringkali timbul ketimpangan – ketimpangan dalam menjalankan tugasnya dan tidak jarang membuat kecewa masyarakat.
Dengan adanya berbagai macam pelanggaran dan kedisiplinan pegawai tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang tinjauan pelaksanaan PP No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan Negeri Semarang.
Dari berbagai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan UU No. 43 Tahun 1999 di Instansi Kejaksaan Negeri Semarang maka :
Pelaksanaan UU No.43 Tahun 1999 kaitannya dengan kedidiplinan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Negeri Semarang merupakan masalah yang di teliti serta meneliti hambatan–hambatan yang timbul dalam meningkatkan kedidiplinan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Negeri Semarang dan bagaimana cara mengatasinya.
Dari hasil penelitian dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dapat diketahui bahwa pelaksanaan UU No. 43 Tahun 1999 di lingkungan Kejaksaan Negeri Semarang adalah dalam pelaksanaannya yang merupakan tindak lanjut dari UU No.43 Tahun 1999 berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung No.001/6/1993 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia.
Berdasarkan pada ketentuan tersebut, maka pelaksanaan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil Semarang, dilakukan dengan cara atau sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu lewat pengawasan melekat ( Waskat ).
Pengawasan melekat dilakukan agar tujuan dan sasaran kegiatan administrasi kepegawaian tercapai sebagaimana telah digariskan dalam Undang – Undang, dengan pengawasan melekat ini dapat pula mempengaruhi tingkat kedisiplinan atau kegiatan bekerja para Pegawai Negeri Sipil. Adapun hambatan – hambatan yang ada dalam pelaksanaan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Negeri Semarang antara lain kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas, kurangnya pemahaman mengenai peraturan disiplin pegawai negeri serta kurangnya sanksi yang tegas dalam setiap pelanggaran.

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Sebagaimana telah diamanatkan di dalam Garis – Garis Besar Haluan Negara 1999 – 2004 Bab IV huruf ke ( 3 ) tentang Aparatur Negara bahwa, dalam meningkatkan kualitas aparatur negara dengan memperbaiki kesejahteraan dan keprofesionalan serta memberlakukan system karir berdasarkan prestasi kerja dengan prinsip memberikan penghargaan dan sanksi, maka aparatur negara hendaknya dapat bersikap disiplin dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

PERAN DPR DALAM PENGANGKATAN DUTA BESAR RI SETELAH PERUBAHAN UUD 1945

abstraks:

Suasana perpolitikan nasional pasca tumbangnya rezim orde baru Suharto, disambut oleh semua kalangan sebagai masa kebebasan dan berekpresi. Keadaan ini semakin bertambah seiring dengan dilakuakannya perubahan terhadap UUD 1945 yang di anggap turut melindungi kekuasaan otoriter tersebut selama 32 tahun dan kerap melahirkan kekuasaan tanpa batas.

Nuansa kehidupan demokratis semakin terasa ketika para elit politik kembali melakukan peran dan fungsi masing-masing.

SKRIPSI HUKUM PIDANA

Aug 7, 2008   //   by joseph   //   Blog  //  4 Comments

KRIMINALISASI KUMPUL KEBO (SAMEN LEVEN) MENURUT RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

abstraks:

PURWO,2004,KRIMINALISASI KUMPUL KEBO (SAMEN LEVEN) MENURUT RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA , SKRIPSI, UNIVERSITAS NEGERI JEMBER

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Alasan Penyidik Tidak Mengabulkan Permohonan Penangguhan Penahanan Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika Ditinjau

ABSTRAK

ALASAN PENYIDIK TIDAK MENGABULKAN PERMOHONAN PENANGGUHAN PENAHANAN TERSANGKA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA DITINJAU DARI KUHAP

Oleh

Dewi Desyani

Tingkat penyalahgunaan psikotropika kini sangat mengkhawatirkan, dimana para pelaku tindak pidana psikotropika telah mengancam keberlangsungan hidup suatu generasi yang sangat diharapkan menjadi insan pembangunan dimasa mendatang. Penyalahgunaan psikotropika. Tingkat keresahan inilah yang menjadi penyebab munculnya alasan-alasan untuk tidak memberikan kelonggaran-kelonggaran kepada para pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana penyalahgunaan psikotropika di Indonesia. Selain itu pula di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diberikan kewenangan penuh kepada penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana penyalahgunaan psikotropika. Kewenangan tersebutlah yang dijadikan tolak ukur keberhasilan kinerja POLRI yang notabenenya sebagai penyidik dengan terlebih dahulu menetapkan komitmen bahwa sesuai dengan perintah Kapolri terhadap para tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana penyalahgunaan psikotropika tidak ada penangguhan penahanan walaupun di dalam KUHAP penangguhan penahanan merupakan bagian dari hak-hak tersangka dan terdakwa dan sangat memungkinkan bahwa tersangka atau terdakwa, keluarga ataupun penasehat hukumnya untuk mengajukan upaya penangguhan penahanan.

Berdasarkan hasil uraian diatas, penulis melakukan penelitian guna mengetahui alasan-alasan penyidik tidak mengabulkan permohonan penangguhan penahanan tersangka tindak pidana penyalahgunaan psikotropika ditinjau dari KUHAP.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, keamanan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal yang dilakukan melalui berbagai upaya kesehatan, diantaranya penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

TIJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHU

abstraks:

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA
BAGI ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG – UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1997 DIHUBUNGKAN
DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG
VIDE PUTUSAN NOMOR 44/PID/B/2005/PN.BDG

ABSTRAK

Niki Panji Firmansyah

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita – cita perjuangan bangsa dan sebagai sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta melihat kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang – undang Dasar 1945.

Metode penelitian skripsi ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan fakta – fakta yang diperoleh penulis berkaitan dengan objek penelitian berupa penerapan sanksi pidana bagi Anak di Bawah Umur, yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 44/PID/B/2005/PN.BDG, dan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengkaji ketentuan pidana bagi Anak dalam Undang – undang RI No. 3 Tahun 1997.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 44/PID/B/2005/PN.BDG, Hakim memutuskan bahwa Terdakwa Matius Halim alias Koko dikembalikan kepada orangtuanya dalam hal ini Ibu kandungnya. Karena Hakim memperhatikan segala hal ihwal yang dapat meringankan atau pun yang memberatkan bagi terdakwa, tentunya hakim berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 24 Undang – undang No. 3 Tahun 1997. Dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi Anak harus melihat dampaknya bagi perkembangan anak tersebut jangan terkesan asal – asalan. Dalam menanggulangi masalah kenakalan anak orang tua dan masyarakat bertanggung jawab untuk mendidik,membinanya dan menciptakan suatu situasi lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan jasmani dan rohani serta moral anak.

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Apabila kita berbicara masalah hukum, maka kita akan dihadapkan dengan hal – hal yang berkaitan dengan kegiatan pergaulan hidup manusia dimasyarakat yang diwujudkan sebagai proses interaksi dan interrelasi antara manusia yang satu dengan manusia lainnya didalam kehidupan bermasyarakat.

“ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TRAFIKING (Analisis Putusan Perkara No. 954 /PID.B/2003/ PN. JKT. SEL).

ABSTRAK

Manusia merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, hak dan kewajiban tersebut harus benar-benar diperhatikan. Tindak pidana perdagangan manusia (trafiking) merupakan salah satu contoh pelanggaran terhadap hak dan kewajiban manusia sebagai subyek hukum. Salah satu kasus terkait dengan situasi tersebut adalah putusan perkara No.954/PID.B/2003/PN.JKT.SEL yaitu perbuatan memperdagangkan perempuan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) yang dilakukan oleh terdakwa Ramdoni alias Rino dengan dibantu oleh terdakwa Yanti Sari alias Bela dan terdakwa Susanto NG, Para terdakwa didakwa oleh penuntut umum Dengan dakwaan primair Pasal 296 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan dakwaan susidair Pasal 296 KUHP jo Pasal 56 KUHP yang ditujjukan khusus terhadap terdakwa Susanto Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan bahwa hukum pidana dan UU nomor 23 tahun 2002 mengatur tentang trafiking dan untuk memberikan penjelasan mengenai kesesuaian putusan Pengadilan Negeri No.954/2003/PID.B/PN.JKT.SEL dengan aturan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu data sekunder, data sekunder yang diperoleh, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat juga berupa pendapat para pakar yang ahli mengenai masalah ini yang disampaikan dalam berbagai literatur baik dari buku, naskah ilmiah, laporan penelitian, media massa dan lain-lain. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur mengenai tindak pidana trafiking dalam Pasal 297 KUHP dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal yang mengatur mengenai tindak pidana trafiking terdapat dalam Pasal 83 dan 88. Putusan hakim pidana No.954/PID.B/2003/PN.JKT.SEL telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku tetapi khusus terdakwa Susanto seharusnya hakim mengabulkan dakwaan subsidair dari penuntut umum karena terdakwa Susanto telah melakukan pembantuan berupa mengiklankan usaha yang dijalankan oleh terdakwa Ramdoni alias Rino. Demi memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi korban tindak pidana trafiking pemerintah sebaiknya segera mengesahkan Undang-undang yang khusus mengatur mengenai tindak pidana trafiking, serta hakim seharusnya mengkaji dan menelaah peraturan-peraturan lain mengenai kasus yang ditanganinya, sehingga hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Manusia merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, hak dan kewajiban tersebut harus benar-benar diperhatikan. Tindak pidana perdagangan manusia (trafiking) merupakan salah satu contoh pelanggaran terhadap hak dan kewajiban manusia sebagai subyek hukum. Perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak, merupakan jenis perbudakan pada pada era modern, dan konsep dasarnya adalah perekrutan, pemindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain baik antar wilayah dalam satu negara atau antar negara.

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Phedofilia

abstraks:

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Phedofilia

Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana phedofilia dalam peraturan hukum di Indonesia. Untuk mengetahui saksi apa yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana phedofilia.

Metode Penelitian : Digunakan metode penelitian studi kepustakaan dengan tujuan untuk memperoleh bahan-bahan ilmiah dan informasi dari literature-literature hukum dan metode kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Hasil Penelitian : Bahwa tindak pidana Phedofilia secara eksplisit tidak di atur dalam hukum Indonesia tetapi hal ini harus di paham tentang arti phedofilia sendiri yang dimana melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, dan anak sendiri itu di lindungi dari tindakan eksploitasi seksual yang terdapat dalam Pasal 13 Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu: “Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya”. Bahwa bagi pelaku tindak Pidana Phedofilia dapat dikenai Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 82 Yaitu: “ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 )enam puluh juta rupiah)”. Seperti yang telah diuraikan dalam kasus Brown William Stuart beliau di dakwa dengan Pasal 82 Undang-undang No 23 Tahun 2002.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana Pengaturan tentang tindak pidana phedofilia dalam peraturan hukum di Indonesia?
2. Apa sanksi bagi pelaku tindak pidana phedofilia sesuai dengan peraturan hukum di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana phedofilia dalam peraturan hukum di Indonesia.

TINJAUAN TENTANG PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN DAN IMPLIKASI YURIDISNYA

ABSTRAK

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum dari pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan, dalam hal ini di Pengadilan Negeri Kelas IA Surakarta serta mengetahui bagaimana implikasi yuridis dari pencabutan keterangan terdakwa terhadap kekuatan alat bukti.
Penelitian hukum ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk dalam penelitian hukum sosiologis. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Kelas IA Surakarta. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder.
Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pencabutan keterangan terdakwa dalam putusan perkara perkosaan Pengadilan Negeri Kelas IA Surakarta Nomor: 306/Pid.B/2003/PN.Ska ditolak atau tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim karena pencabutan keterangan yang dilakukan oleh terdakwa Joko Kustiono alias Gepeng dinilai tidak berdasar dan tidak logis. Alasan yang mendasar dan logis tersebut mengandung arti bahwa alasan yang menjadi dasar pencabutan tersebut harus dapat dibuktikan kebenarannya dan diperkuat atau didukung oleh bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa alasan pencabutan tersebut benar dan dapat dibuktikan oleh hakim. Implikasi yuridis dari pencabutan keterangan terdakwa terhadap kekuatan alat bukti, adalah apabila pencabutan diterima oleh hakim, maka keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan dapat digunakan sebagai alat bukti dan keterangan terdakwa (tersangka) di tingkat penyidikan tidak digunakan sama sekali untuk menemukan bukti di persidangan karena isinya yang dinilai tidak benar. Sedangkan apabila pencabutan ditolak oleh hakim, maka keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, justru keterangan terdakwa (tersangka) di tingkat penyidikanlah (BAP) yang kemudian dapat digunakan dalam pembuktian.
Implikasi teoritis penelitian ini adalah bahwa secara yuridis pencabutan keterangan terdakwa dibolehkan asalkan pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung dan pencabutan itu mempunyai alasan yang berdasar dan logis. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah bahwa dengan adanya pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan, dapat digunakan hakim sebagai petunjuk dalam membuktikan kesalahan terdakwa di sidang pengadilan.

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA PADA TAHAP PENYIDIKAN

abstraks:

Sehubungan dengan peran visum et repertum yang semakin penting dalam pengungkapan suatu kasus perkosaan, pada kasus perkosaan dimana pangaduan atau laporan kepada pihak Kepolisian baru dilakukan setelah tindak pidana perkosaan berlangsung lama sehingga tidak lagi ditemukan tanda-tanda kekerasan pada diri korban, hasil pemeriksaan yang tercantum dalam visum et repertum tentunya dapat berbeda dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan segera setelah terjadinya tindak pidana perkosaan. Terhadap tanda-tanda kekerasan yang merupakan salah satu unsur penting untuk pembuktian tindak pidana perkosaan, hal tersebut dapat tidak ditemukan pada hasil pemeriksaan yang tercantum dalam visum et repertum. Menghadapi keterbatasan hasil visum et repertum yang demikian, maka akan dilakukan langkah-langkah lebih lanjut oleh pihak penyidik agar dapat diperoleh kebenaran materiil dalam perkara tersebut dan terungkap secara jelas tindak pidana perkosaan yang terjadi.

Berdasarkan kenyataan mengenai pentingnya penerapan hasil visum et repertum dalam pengungkapan suatu kasus perkosaan pada tahap penyidikan sebagaimana terurai diatas, hal tersebut melatarbelakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul “PERANAN VISUM ET REPERTUM PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN (Studi di Kepolisian Resort Kota Malang) ”.

B. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dapat diangkat untuk selanjutnya diteliti dan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :
1. Bagaimanakah peranan visum et repertum pada tahap penyidikan dalam mengungkap suatu tindak pidana perkosaan ?
2. Upaya apakah yang dilakukan penyidik apabila hasil visum et repertum tidak sepenuhnya mencantumkan keterangan tentang tanda kekerasan pada diri korban perkosaan ?

a. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan untuk membahas permasalahan tersebut mempunyai tujuan:
1) Untuk mengetahui peranan visum et repertum pada tahap penyidikan dalam mengungkap suatu tindak pidana perkosaan.
2) Untuk mengetahui upaya yang ditempuh penyidik apabila hasil visum et repertum tidak memuat keterangan tentang tanda kekerasan pada korban perkosaan, dalam tujuannya untuk mendapatkan kebenaran materiil suatu kasus perkosaan.

Berdasarkan kenyataan mengenai pentingnya penerapan hasil visum et repertum dalam pengungkapan suatu kasus perkosaan pada tahap penyidikan sebagaimana terurai diatas, hal tersebut melatarbelakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul “PERANAN VISUM ET REPERTUM PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN (Studi di Kepolisian Resort Kota Malang) ”.

B. Permasalahan

PERANAN PENYIDIK DALAM MEMBANTU PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOBA

abstraks:

Akhir-akhir ini kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum di harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan
Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal Pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya.

KEBIJAKAN (LEGISLATIF) HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH ATAU GELAR KESARJANAAN

abstraks:

Negara Indonesia adalah negara hukum (recht staats), maka setiap tindak pidana yang terjadi seharusnya diproses melalui jalur hukum, jadi hukum dipandang sebagai satu-satunya sarana bagi penyelesaian terhadap suatu tindak pidana. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

SKRIPSI HUKUM PERDATA

Aug 7, 2008   //   by joseph   //   Blog  //  No Comments

studi-kasus nikah bawah tangan

abstraks:

Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur
kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan
yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong. Selain
itu, pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan
bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat
dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat. Melalui
pernikahan akan menimbulkan beberapa konsekuensi, maka dibuat aturan dan
prosedur guna menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif yang merugikan.
Di Indonesia, prosedur dan aturan yang dibuat bagi masyarakat Islam adalah
bahwa pernikahan harus dicatat secara resmi dan dipublikasikan UU Perkawinan
No. 1 Tahun 1974.
Pada kenyataannya, tidak semua masyarakat Islam di Indonesia mengikuti
prosedur atau aturan yang berlaku. Hal ini terbukti bahwa sebagian masyarakat
masih melaksanakan praktik nikah yang tidak tercatat secara resmi dan tidak
dipublikasikan yang dikenal dengan sebutan nikah di bawah tangan.

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Allah menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan
pernikahan sebagai jaminan kelestarian populasi manusia di muka bumi, sebagai
motivasi dari tabiat dan syahwat manusia dan untuk menjaga kekekalan keturunan
mereka. Dengan adanya dorongan syahwat seksual yang terpendam dalam diri
laki-laki dan perempuan, mereka akan berfikir tentang pernikahan.1 Allah telah
mengikat antara laki-laki dan perempuan dengan ikatan cinta dan kasih sayang,
sehingga daur kehidupan akan terus berlangsung dari generasi kegenerasi.

studi-kasus nikah bawah tangan

abstraks:

Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur
kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan
yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong. Selain
itu, pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan
bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat
dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat. Melalui
pernikahan akan menimbulkan beberapa konsekuensi, maka dibuat aturan dan
prosedur guna menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif yang merugikan.
Di Indonesia, prosedur dan aturan yang dibuat bagi masyarakat Islam adalah
bahwa pernikahan harus dicatat secara resmi dan dipublikasikan UU Perkawinan
No. 1 Tahun 1974.
Pada kenyataannya, tidak semua masyarakat Islam di Indonesia mengikuti
prosedur atau aturan yang berlaku. Hal ini terbukti bahwa sebagian masyarakat
masih melaksanakan praktik nikah yang tidak tercatat secara resmi dan tidak
dipublikasikan yang dikenal dengan sebutan nikah di bawah tangan.

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Allah menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan
pernikahan sebagai jaminan kelestarian populasi manusia di muka bumi, sebagai
motivasi dari tabiat dan syahwat manusia dan untuk menjaga kekekalan keturunan
mereka. Dengan adanya dorongan syahwat seksual yang terpendam dalam diri
laki-laki dan perempuan, mereka akan berfikir tentang pernikahan.1 Allah telah
mengikat antara laki-laki dan perempuan dengan ikatan cinta dan kasih sayang,
sehingga daur kehidupan akan terus berlangsung dari generasi kegenerasi.

studi-kasus nikah bawah tangan

abstraks:

Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur
kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan
yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong. Selain
itu, pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan
bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat
dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat. Melalui
pernikahan akan menimbulkan beberapa konsekuensi, maka dibuat aturan dan
prosedur guna menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif yang merugikan.
Di Indonesia, prosedur dan aturan yang dibuat bagi masyarakat Islam adalah
bahwa pernikahan harus dicatat secara resmi dan dipublikasikan UU Perkawinan
No. 1 Tahun 1974.
Pada kenyataannya, tidak semua masyarakat Islam di Indonesia mengikuti
prosedur atau aturan yang berlaku. Hal ini terbukti bahwa sebagian masyarakat
masih melaksanakan praktik nikah yang tidak tercatat secara resmi dan tidak
dipublikasikan yang dikenal dengan sebutan nikah di bawah tangan.

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Allah menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan
pernikahan sebagai jaminan kelestarian populasi manusia di muka bumi, sebagai
motivasi dari tabiat dan syahwat manusia dan untuk menjaga kekekalan keturunan
mereka. Dengan adanya dorongan syahwat seksual yang terpendam dalam diri
laki-laki dan perempuan, mereka akan berfikir tentang pernikahan.1 Allah telah
mengikat antara laki-laki dan perempuan dengan ikatan cinta dan kasih sayang,
sehingga daur kehidupan akan terus berlangsung dari generasi kegenerasi.

TINJAUAN YURIDIS KESEPAKATAN DAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DENGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

abstraks:

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bersifat terbuka, maksudnya para pihak yang ingin membuat perikatan atau perjanjian bebas menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam buku III KUHPerdata asalkan isinya tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam Buku III KUHPerdata tersebut tidak tercantum definisi perjanjian. Namun demikian, definisi Perjanjian dapat ditemukan dalam doktrin (Ilmu Pengetahuan Hukum), diantaranya pendapat R. Subekti, :
“Perjanjian adalah suatu peristiwa, di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji, untuk melaksanakan sesuatu hal”.
Dari peristiwa ini timbul hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.
Di dalam Pasal 1320 KUHPerdata disebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu :
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
c. Suatu hal tertentu;
d. Suatu sebab yang halal.
Apabila di antara salah satu syarat tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah. Dalam Pasal 1337 KUHPerdata disebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. kemudian, dalam Pasal 1338 tentang akibat suatu perjanjian disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena selain alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
Dalam perjanjian TPA yang penulis bahas ini ada dua pihak yang saling mengikatkan diri yaitu pihak Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi, di mana kedua pihak ini saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, yaitu dalam hal Pengelolaan Sampah dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Karena itu, dibentuk perjanjian kerjasama antara pihak Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi. Melalui perjanjian ini, ditentukan hak dan kewajiban para pihak.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, Indonesia sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang dalam rangka memajukan kesejahteraan, meningkatkan taraf hidup rakyat dan dalam mencapai tujuan nasional yaitu masyarakat adil dan makmur. Di pihak lain, muncul pula permasalahan-permasalahan yang merupakan timbal balik dari proses pelaksanaan pembangunan dan apabila permasalahan-permasalahan yang terjadi ini dibiarkan berlarut-larut tanpa dicarikan pemecahannya sudah tentu akan berdampak negatif terhadap kelangsungan hidup masyarakat.

PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL- BELI TENAGA LISTRIK ANTARA PT. PLN (PERSERO) UNIT BISNIS DISTRIBUSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIME

abstraks:

Untuk mengatasi permasalahan yang timbul, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada PT. PLN (PERSERO) untuk menambah daya listrik yang dibutuhkan dengan mengeluarkan sejumlah uang atau dengan kata lain membeli listrik kepada PT. PLN (PERSERO). Pada dasarnya listrik juga merupakan suatu produk, dalam hal ini termasuk kelompok barang bergerak yang tidak bertubuh (intangible goods) yang tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan efeknya. Oleh karena itu, sebagai suatu produk, listrik merupakan obyek transaksi jual- beli yang mengandung risiko.

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN
Perkembangan di segala bidang yang terjadi saat ini, menyebabkan kebutuhan manusia mengalami peningkatan, begitu juga dengan alat pemenuhan kebutuhan juga semakin beragam bentuknya. Guna mendukung pemenuhan kebutuhan manusia tersebut, maka saat ini banyak berdiri suatu tempat usaha yang bergerak dalam bidang bisnis maupun industri, sehingga sesuatu yang dibutuhkan masyarakat dapat terakomodasi.. Dalam pendirian tempat usaha tersebut dibutuhkan berbagai macam faktor pendukung, salah satunya adalah sumber daya energi listrik.

PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAM

abstraks:

Adanya aturan hukum mengenai pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan dalam suatu perjanjian kredit bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak dalam memanfaatkan tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah sebagai jaminan kredit. Untuk itu, praktik pengikatan kredit dengan jaminan Hak Tanggungan dalam kegiatan dalam kegiatan perbankan hendaknya dapat pula dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam UUHT. Permasalahan yang akan diteliti adalah mengenai tata cara pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan pada PD BPR BKK Tengaran, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan beserta cara mengatasinya
Dari penelitian yang dilakukan pada PD PBR BKK Tengaran diperoleh hasil mengenai tata cara pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan yang meliputi pemberian kredit oleh PD BPR BKK Tengaran yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak (kreditur dan debitur), pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum terhadap hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan, pendaftaran Akta pemberian Hak Tanggungan dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum antara pihak kreditur sebagai pemegang Hak Tanggungan dan pihak debitur sebagai pemberi Hak Tanggungan serta mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya, serta hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PD BPR BKK Tengaran dan cara mengatasinya. Hambatan-hambatan tersebut adalah mengenai tanaha yang belum bersertifikat dijadikan sebagai jaminan kredit cara mengatasinya adalah dengan memberikan kredit kepercayaan (kredit tanpa jaminan) dan upaya yang dilakukan PD BPR BKK Tengaran dalam mengatasi kredit macet antara lain dengan melakukan pelelangan terhadap benda jaminan debitur dan restrukturisasi kredit. Dari hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan yaitu kredit perbankan mempunyai peran yang sangat penting dalam bidang perekonomian terutama praktik pengikatan jaminan kredit dengan jaminan Hak Tanggungan yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum antar kedua belah pihak.

Key words: Kredit, Jaminan, Hak Tanggungan.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Penentuan Pencipta Atas Lagu “23 Juli” dan Penyelesaian Sengketanya

ABSTRAK

Kasus antara pihak Dj Riri dan Thomas “GIGI” melawan Gope T. Santani sebagai Direktur PT. Rapi Films terjadi karena lagu ciptaan Dj Riri yang berkolaborasi dengan Thomas “GIGI” yang berjudul “23 Juli” yang semula telah dibeli secara khusus oleh produsen hand phone seluler Nokia untuk dijadikan ring tone, oleh PT. Rapi Films dengan sengaja dan tanpa hak memakai lagu tersebut sebagai sound track sinetron “Inikah Rasanya.” Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengangkat masalah dalam skripsi dengan pendekatan yuridis normatif yang berjudul “Penentuan Pencipta Atas Lagu “23 Juli” dan Penyelesaian Sengketanya (Studi Kasus Sengketa Antara Pihak Thomas “Gigi” dan DJ. Riri melawan PT. Rapi Films)”,
Berdasarkan Pasal 1 huruf 2 UUHC, dalam kasus antara Thomas dan DJ. Riri melawan PT. Rapi Films, yang disebut sebagai pencipta adalah Thomas dan DJ. Riri karena merekalah orang yang menciptakan secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan kedalam suatu lagu yang berjudul “23 Juli”. Dan karena lagu tersebut telah dijual kepada Nokia maka pemegang hak cipta disini adalah Nokia berdasarkan Pasal 1 huruf 4 UUHC.
Penyelesaian sengketa yang diambil oleh Thomas Cs dengan PT. Rapi Films adalah alternatif penyelesaian sengketa dengan jenis negosiasi. Dimana dalam negosiasi ini pihak Thomas Cs mewakilkan kepada pengacaranya untuk mewakili mereka yang kemudian melakukan kesepakatan dengan pihak PT. Rapi Films yang diwakili oleh Gope T. Santani. Hasil kesepakatan tersebut kemudian didaftarkan di pengadilan paling lama 30 hari sejak penandatanganan agar mempunyai kekuatan ekselutorial berdasarkan Pasal 6 ayat (7) UU No. 30 Tahun 1999. Dan hasil kesepakatan tersebut wajib segera dilaksanakan paling lambat 30 hari sejak didaftarkan di Pengadilan berdasarkan Pasal Pasal 6 ayat (8) UU No. 30 Tahun 1999.
Kata Kunci : Pencipta, Sengketa, Alternatif

BAB I
PENDAHULUAN

A.Latar Belakang
Suatu hasil karya kreatif yang akan memperkaya kehidupan manusia akan dapat menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengembangkannya. Apabila si pencipta karya-karya tersebut tidak diakui sebagai pencipta atau tidak dihargai, karya-karya tersebut mungkin tidak akan pernah diciptakan sama sekali.

Studi kasus – Nikah Bawah Tangan

abstraks:

Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur
kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan
yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong. Selain
itu, pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan
bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat
dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat. Melalui
pernikahan akan menimbulkan beberapa konsekuensi, maka dibuat aturan dan
prosedur guna menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif yang merugikan.
Di Indonesia, prosedur dan aturan yang dibuat bagi masyarakat Islam adalah
bahwa pernikahan harus dicatat secara resmi dan dipublikasikan UU Perkawinan
No. 1 Tahun 1974.
Pada kenyataannya, tidak semua masyarakat Islam di Indonesia mengikuti
prosedur atau aturan yang berlaku. Hal ini terbukti bahwa sebagian masyarakat
masih melaksanakan praktik nikah yang tidak tercatat secara resmi dan tidak
dipublikasikan yang dikenal dengan sebutan nikah di bawah tangan.

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Allah menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan
pernikahan sebagai jaminan kelestarian populasi manusia di muka bumi, sebagai
motivasi dari tabiat dan syahwat manusia dan untuk menjaga kekekalan keturunan
mereka. Dengan adanya dorongan syahwat seksual yang terpendam dalam diri
laki-laki dan perempuan, mereka akan berfikir tentang pernikahan.1 Allah telah
mengikat antara laki-laki dan perempuan dengan ikatan cinta dan kasih sayang,
sehingga daur kehidupan akan terus berlangsung dari generasi kegenerasi.

“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Pada Malam Hari Di Easy Minimarket Jogjakarta “

ABSTRACT
Nowadays, we need employees in order to increase job productivity. Both female and male deserved to enter all job sectors without discrimination limit. Among many sectors and work field, some force employees to work in the night. How Easy Minimarket toward those who work in the night provides legal protection and what factors constitute obstacles in the implementation of legal protection toward them. Legal protection intended is expected appropriate with the Act Number 13 of 2003 on manpower affairs.
This research has been conducted at Easy Minimarket, in Jogjakarta. Research method used was empiric legal one; it is research focused on legal society (law in action). Main data collection method was interview and observation as primary legal material and books as secondary legal one. They were then processed using qualitative analysis with inductive way of thinking. Easy Minimarket is one of companies employing works in the night. Easy Minimarket does not optimally provide legal protection toward works in the night. Legal protection that have been implemented such as providing pick up service, providing day off period, protection have not been implemented yet, such as : does not provide nutrient food, does not provide separate bathroom. In addition, are obstacles out of the implementation of legal protection toward workers who work in the night, like those from Easy Minimarket, those from workers.
Keywords: employing workers in the night, legal protection, those, Easy Minimarket Jogjakarta

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang Masalah
Negara Indonesia merupakan Negara yang sedang giat-giatnya membangun untuk meningkatkan pembangunan di segala sektor dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Melihat realitas tersebut keselamatan kerja merupakan salah satu faktor yang sangat vital dalam pelaksanaan tujuan pembangunan nasional, untuk itu perlindungan terhadap tenaga kerja di maksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja

PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA TERHADAP STATUS PEKERJA WAKTU TERTENTU SETELAH KENAIKAN UPAH (STUDI KASUS PT.KARYA BINA BERSAMA)

abstraks:

F. Sistematika Penulisan
Untuk memudahkan dalam mengikuti sajian pembahasan materi skripsi ini, penulis akan menguraikan secara singkat Bab demi Bab yang terkait guna memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap arah pembahasan seperti di bawah ini:
BAB I Pendahuluan
Dalam Bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.
BAB II Kerangka Teoretis
Dalam Bab ini akan dibahas mengenai pengertian hubungan kerja, perjanjian kerja, kewajiban pekerja, kewajiban pengusaha, perselisihan perburuhan dan pengertian upah.
BAB III Data Hasil Penelitian
Dalam Bab ini akan dibahas mengenai sejarah berdirinya PT. Karya Bina Bersama, struktur organisasinya serta membahas mengenai gambaran umum hasil penelitian di PT. Karya Bina Bersama.
BAB IV Analisis Permasalahan
Menganalisis mengenai status para pekerja waktu tertentu akibat perubahan perjanjian kerja baru yang terjadi antara pengusaha dengan pekerja pada PT. Karya Bina Bersama.
BAB V Kesimpulan dan Saran
Merupakan Bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi dan penyebaran penduduk yang kurang seimbang, merupakan faktor yang amat mempengaruhi tentang masalah ketenagakerjaan di tanah air Indonesia. Dalam literatur hukum perburuhan yang ada, riwayat hubungan perburuhan di Indonesia diawali dengan suatu masa yang sangat suram yakni zaman perbudakan di mana terjadi penindasan dan perlakuan di luar batas kemanusiaan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkemampuan secara sosial ekonomi maupun penguasa pada masa itu.

MONOPOLI

abstraks:

Dengan berkembangnya dunia usaha di Indonesia, maka hal tersebut memacu berbagai masalah masalah baru yang berkenaan dengan praktek kegiatan usaha di lapangan. Sehingga pemerintah harus dapat membuat suatu regulasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan permasalahan yang akan / sedang timbul.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN BAGI PEKERJA/BURUH DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA MATARAM

abstraks:

Bahwa bentuk dan pelaksanaan pelindungan bagi pekerja / buruh pada dinas kebakaran kota mataram adalah melalui Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang meliputi :
a. Jaminan Kecelakaan kerja [JKK]
b. Jaminan Hari Tua [JHT]
c. Jaminan Kematian [JK],
d. Jaminan Perawatan Kesehatan [JPK].

Bahwa faktor dasar agar pelindungan bagi pekerja/buruh pada dinas kebakaran kota mataram dapat dilaksanakan dalam hal ini terhadap pekerja/buruh yang statusnya bukan pegawai negeri sipil atau hanya sebagai tenaga harian adalah karena tingkat kesadaran hukum yang sangat tinggi, disamping itu juga adalah :
a. Bahwa Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram merupakan badan milik pemerintah yang mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 10 orang atau membayar gaji paling sedikit satu juta rupiah, maka berdasarkan undang undang No.3 tahun 1992 tentang Jamsostek Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram wajib mengikutsertakan karyawanya dalam program Jamsostek.
b. Bahwa tugas pemadam kebakaran sangat beresiko dengan kecelakaan kerja maka karyawan sangat perlu diberikan perlindungan pada saat bekerja.
c. Agar jika terjadi kecelakaan kerja bagi tenaga kerja yang belum berstatus PNS dapat mendapatkan kompensasi dan rehabilitasi.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI KAPAL LAUT MENGGUNAKAN SISTEM CONTAINER ANTARA PT. DJAKARTA LLOYD DENGAN PT. ZAMRUD KHATU

ABSTRAK

Perjanjian pengangkutan barang melalui kapal laut merupakan suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan pengangkutan menyeberang laut. Pada pengangkutan barang di laut disamping menggunakan sistem konvensional, penyelenggaraan angkutan laut juga dengan menggunakan sistem peti kemas (container). Angkutan laut mengenai muatan dengan menggunakan sistem container harus disesuaikan dengan jenis barang yang diangkut.
Peti kemas dipakai untuk mengangkut barang, seperti: besi tua, lembaran baja, gula, semen, batu bara, sayur mayur, buah-buahan, daging, bahan-bahan kimia dan lain-lain. Pengangkutan barang dengan sistem container disamping mempunyai akibat hukum bagi mereka yang membuatnya, juga dapat menguntungkan bagi mereka.
Dalam hukum Islam prinsip perjanjian pengangkutan barang di laut dibolehkan. Dalam hal ini adalah muamalah, yaitu adanya perjanjian pengangkutan barang antara pengangkut dan pengirim, sebab Islam mengajarkan manusia untuk menjalin kerja sama, tolong menolong dan Islam juga menganjurkan umatnya untuk memproduksi dan berperan dalam berbagai bentuk aktivitas ekonomi yang bersumber pada Al-Qur’am surat At-Taubah ayat 4.

Memasuki pasar bebas AFTA (Asia Free Trafe Area) tahun 2003, dunia ekonomi dan perdagangan pada khususnya mengalami perubahan sistem yang signifikan. Pasar bebas berarti masuknya komoditi barang dan jasa bebas tanpa ada lagi perlakuan istimewa yang bersifat nasional maupun regional.

PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM SEJAK BERLAKUNYA KEPPRES NOMOR 55 TAHUN 1993 DI KABUPATEN

abstraks:

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Pembukaan UUD 45, dari tahun ke tahun terus meningkat. Bersamaan dengan itu jumlah penduduk terus bertambah, dan sejalan dengan semakin meningkatnya pembangunan dan hasil-hasilnya, maka semakin meningkat dan beragam pula kebutuhan penduduk itu.

Termasuk dalam kegiatan pembangunan Nasional itu adalah pembangunan untuk kepentingan umum.

SKRIPSI HUKUM ACARA

Aug 7, 2008   //   by joseph   //   Blog  //  No Comments

KODE SUMBER (SOURCE CODE) WEBSITE SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA (STUDI KASUS WEBSITE ANSHAR.NET)

abstraks:

Ahmad Zakaria. 0503000166. Skripsi. Program Kekhususan III (Bidang Studi Hukum Acara). Kode Sumber Website Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Terorisme di Indonesia (Studi Kasus Website Anshar.net)
Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap Negara. Upaya penanggulangan tindak pidana terorisme diwujudkan pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002, yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Diperlukannya undang-undang ini karena pemerintah menyadari tindak pidana terorisme merupakan suatu tindak pidana yang luar biasa (extraordinary crime), sehingga membutuhkan penanganan yang luar biasa juga (extraordinary measures). Dalam beberapa kasus, penguasaan terhadap teknologi sering kali disalahgunakan untuk melakukan suatu kejahatan. Diantara ragam kejahatan menggunakan teknologi, terdapat didalamnya suatu bentuk kejahatan terorisme baru, yaitu cyberterrorism. Penanganan Cyberterrorism berbeda dengan penanganan terorisme konvensional. Salah satu perbedaannya adalah penggunaan alat bukti berupa informasi elektronik. Bagaimana pengaturan penggunaan alat bukti berupa informasi elektronik dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia? Dapatkah sebuah kode sumber website dijadikan alat bukti di persidangan Tindak Pidana Terorisme? Bagaimana dalam prakteknya penerapan ketentuan Hukum Acara Pidana Terhadap Informasi Elektronik (Source Code Website) di dalam Peristiwa Tindak Pidana Terorisme pada Kasus Website Anshar.net? Penggunaan alat bukti berupa informasi elektronik telah diakomodir oleh Pasal 27 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Terkait hal tersebut diperlukan adanya Standar Operasional Prosedur dalam perolehan alat bukti berupa informasi elektronik tersebut.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling dasar bagi seluruh manusia. Hak hidup merupakan bagian dari hak asasi yang memiliki sifat tidak dapat ditawar lagi (non derogable rights).1 Artinya, hak ini mutlak harus dimiliki setiap orang, karena tanpa adanya hak untuk hidup, maka tidak ada hak-hak asasi lainnya. Hak tersebut juga menandakan setiap orang memiliki hak untuk hidup dan tidak ada orang lain yang berhak untuk mengambil hak hidupnya.

SKRIPSI FISIKA

Aug 7, 2008   //   by joseph   //   Blog  //  No Comments

Prestasi Belajar Fisika Pokok Bahasan Getaran dan Gelombang melalui Pendekatan Problem Posing Berbasis Aktivitas di SMUN I BJM

abstraks:

Posted April 28th, 2008 by Pak SyamPendidikan Fisika abstraks:
Pembelajaran IPA (sains) saat ini masih menggunakan sistem pembelajaran yang bersifat konvensional yaitu pembelajaran terpusat pada guru (teacher centered). Sistem pembelajaran tersebut juga diterapkan di SMUN I BJM, hal itu akan dapat menyebabkan siswa menjadi pasif.
Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) mengetahui prestasi belajar fisika manakah yang lebih tinggi antara siswa yang diajar melalui pendekatan problem posing berbasis aktivitas dibandingkan dengan siswa yang diajar dengan pendekatan konvensional, (2) mengetahui kemampuan siswa dalam merumuskan soal pada kelas yang diajar dengan pendekatan problem posing berbasis aktivitas.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 1 SMUN I BJM tahun ajaran 2002/2003. Diantara 10 kelas yang ada dilakukan pengambilan sampel secara acak. Penelitian ini bersifat eksperimental semu, yang melibatkan variabel perlakuan berupa model pembelajaran dengan menggunakan pendekatan problem posing berbasis aktivitas yang dikenakan pada kelas eksperimen dan pada kelas kontrol menggunakan pendekatan konvensional untuk pokok bahasan getaran dan gelombang. Rancangan ini melibatkan dua kelas sampel, maka desain penelitian yang digunakan adalah Pre-test dan Post-test Control Group Desain. Kerangka rancangan dimulai dari uji coba instrumen dan pengambilan data, analisis uji instrumen dan analisis data serta uji hipotesis menggunakan uji-t satu pihak.

Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) mengetahui prestasi belajar fisika manakah yang lebih tinggi antara siswa yang diajar melalui pendekatan problem posing berbasis aktivitas dibandingkan dengan siswa yang diajar dengan pendekatan konvensional, (2) mengetahui kemampuan siswa dalam merumuskan soal pada kelas yang diajar dengan pendekatan problem posing berbasis aktivitas.

Analisis Back pressure Pada Rongga Depan Rancangan Muffler PSS X1 Dengan Metode Dekomposisi Spektral Empat Mikrofon

abstraks:

INTI SARI

ANALISIS BACK PRESSURE
PADA RONGGA DEPAN RANCANGAN MUFFLER PSS-X1
DENGAN METODE DEKOMPOSISI SPEKTRAL EMPAT MIKROFON

Oleh
Hani Afnita Murti
M.0201005

Telah dilakukan analisis back pressure pada rongga depan rancangan muffler PSS-X1 dengan metode dekomposisi spektral empat mikrofon. Desain terbagi menjadi dua yaitu desain single perforated baffle (SPB) dan desain multiple perforated baffle (MPB).
Pengujian dilakukan dengan perangkat uji tabung impedansi B&K 4206 dengan empat buah mikrofon B&K tipe 4187 (2 buah) dan tipe 4189 (2 buah) yang terkoneksi B&K Pulse Multi Analyzer dengan kontrol komputer untuk memperoleh data back pressure rongga depan rancangan muffler PSS-X1 pada bentang frekuensi 0 Hz – 6500 Hz. Hasil pengujian menunjukkan bahwa konfigurasi 6 dengan spesifikasi desain prototype 1 dengan filler pada celah 1 dan celah 2 menunjukkan kinerja back pressure paling bagus. Variasi desain dan variasi konfigurasi memberikan kontribusi pada perbedaan nilai back pressure yang dihasilkan. Kontribusi filler menunjukkan pada penurunan nilai back pressure dan memperlebar bentang frekuensi dengan nilai back pressure yang rendah.

Kata kunci : muffler, back pressure, metode dekomposisi, empat mikrofon, filler.

BAB I
PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang
Penggunaan kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi sehari-hari selain dapat meningkatkan mobilitas publik, secara bersamaan juga telah menghadirkan masalah yang sangat serius yang berkait dengan kebisingan. Bahkan 55% sumber bising berasal dari kendaraan bermotor. (May, 1998). Oleh karena itu strategi kontrol bising yang efektif menjadi sangat diperlukan.

PENENTUAN KARAKTERISTIK DARI SISTEM GENERATOR FUNGSI PRESESI BERBASIS ICL8038

ABSTRAK

ADRIYANI FITRI : Penentuan Karakteristik Sistem Generator Fungsi Presesi Berbasis ICL8038

Generator fungsi merupakan salah satu instrumen yang sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan eksperimen di laboratorium. Sistem generator fungsi ini dapat menghasilkan gelombang sinus, segitiga, persegi dan pulsa dengan range frekuensi yang lebar. Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan suatu sistem generator fungsi berbasis ICL8038 dengan beberapa isyarat keluaran dan frekuensi serta amplitudo dapat diatur secara kontinu.
Penelitian ini dikategorikan pada penelitian eksperimen, dimana dalam pengumpulan data dilakukan melalui dua cara yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Data yang diperoleh dianalisis secara grafik menggunakan program microsoft excell dan secara statistik menggunakan persamaan-persamaan statistik. Pengolahan data secara grafik bertujuan untuk melihat hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas, sedangkan secara statistik bertujuan untuk menentukan karakteristik statik dari sistem generator fungsi.
Berdasarkan analisis data yang dilakukan dapat diperoleh beberapa kesimpulan yaitu : 1. Bentuk isyarat yang dihasilkan adalah gelombanag sinus, segitiga, persegi dan pulsa. 2. Semakin besar nilai tahanan pengatur frekuensi dari komponen luar menyebabkan frekuensi gelombang semakin tinggi dan semakin besar nilai kapasitansi kapasitor dari komponen luar mengakibatkan frekuensi semakin kecil, frekuensi generator fungsi yang dihasilkan 0.031 KHz sampai 200.256 KHz 3. Tegangan keluaran gelombang berbanding lurus terhadap nilai tahanan pengatur amplitudo. 4. Ketelitian generator fungsi untuk setiap perubahan nilai tahanan pengatur frekuensi dan perubahan nilai kapasitansi kapasitor masing-masing adalah 99.99%, serta kestabilan generator fungsi terhadap perubahan nilai fekuensi dan tegangan keluaran pada nilai tertentu berturut-turut adalah 99.96% dan 100%, berarti kestabilan generator fungsi ini sangat tinggi.

ABSTRAK

ADRIYANI FITRI : Penentuan Karakteristik Sistem Generator Fungsi Presesi Berbasis ICL8038

Generator fungsi merupakan salah satu instrumen yang sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan eksperimen di laboratorium. Sistem generator fungsi ini dapat menghasilkan gelombang sinus, segitiga, persegi dan pulsa dengan range frekuensi yang lebar. Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan suatu sistem generator fungsi berbasis ICL8038 dengan beberapa isyarat keluaran dan frekuensi serta amplitudo dapat diatur secara kontinu.

Perhitungan Lattice QCD pada Energi Ikat

abstraks:

Lattice QCD adalah suatu teknik yang menjanjikan sebagai alternatif bagi teori
QCD kontinu ketika tidak dapat digunakan untuk mempelajari massa quark.
Meskipun sampai saat ini wilayah penelitiannya cukup sempit, yaitu seputar Bmeson,
lattice QCD tetap menarik dan mungkin bisa diaplikasikan secara lebih luas.
Bidang ini menarik bagi penulis karena menyangkut dua bidang yang diminati
yaitu
sika partikel dan komputasi. Penulis pun memutuskan untuk mengambil
bidang ini sebagai topik tugas akhir.

Bab 1
Pendahuluan
QCD adalah teori yang menerangkan interaksi kuat, yaitu yang mempelajari dinamika
quark. Teori ini adalah teori gauge dengan representasi grup SU(3), yang
memperkenalkan tiga macam coulor sebagai derajat kebabasan dari quark, dan
delapan vektor boson (yaitu gluon) yang diekspansikan dalam suatu basis dari
delapan matriks Gell-Mann.
Penyelesaian analitis yang mungkin untuk menghitung suatu besaran berdasarkan
QCD adalah dengan metode perturbasi, dengan ekspansi terhadap kopling g. Dari
persamaan konstanta running di atas, tampak bahwa nilai konstanta running g

Pengaruh Temperatur Terhadap Laju Volume Oli.

abstraks:

Fluida adalah zat yang dapat mengalir. Hampir semua zat akan memuai bila dipanaskan dan akan menyusut bila didinginkan. Salah satu zat cair yang pemanfaatannya berhubungan dengan proses pemanasan adalah oli. Pada suhu tinggi kekentalan oli cenderung turun dan oli mengalami pemuaian volume, sebaliknya bila suhu rendah maka kekentalan oli cenderung meningkat, dan oli mengalami penyusutan volume.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh temperatur terhadap laju volume oli dan tekanan hidrostatis oli.
Populasi dari penelitian ini adalah oli yang diproduksi oleh Pertamina dan Top 1, yang mempunyai kekentalan yang sama yaitu oli Mesran Super SAE 20W-50, oli Prima XP SAE 20W-50-, oli Top 1 SAE 20W-50. Besarnya laju volume dan besarnya tekanan hidrostatis oli didapat dari penghitungan besaran-besaran terukur. Besarnya laju volume oli dan besarnya tekanan hidrostatis oli tersebut kemudian diuji hipotesisnya dengan metode analisis regresi.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dari oli Mesran Super SAE 20W-50, oli Prima XP SAE 20W-50-, oli Top 1 SAE 20W-50, maka terdapat hubungan yang sangat signifikan antara temperatur dengan besarnya laju volume oli dan tekanan hidrostatis suatu oli. Hal ini ditunjukkan dari uji analisis regresi.Besarnya pengaruh temperatur terhadap laju volume dari ketiga sampel oli, berturut-turut adalah sebesar 99,2 %, 99,3 %, dan 99,4 %. Besarnya pengaruh temperatur terhadap tekanan hidrostatis dari ketiga sampel oli berturut-turut adalah sebesar 99,9 %, 99,9 %, dan 100 %. Sedangkan besarnya laju volume oli pada temperatur 350 C dan temperatur 850 C menunjukkan bahwa oli Mesran Super SAE 20W-50 lebih rendah dari oli Prima XP SAE 20W-50 dan oli Top 1 SAE 20W-50. Untuk tekanan hidrostatis pada temperatur 350C, tekanan hidrostatis oli terendah adalah oli Mesran Super SAE 20W-50 dan tekanan tertinggi pada temperatur 350C adalah oli Prima XP SAE 20W-50, pada temperatur 850C tekanan hidrostatis terendah adalah oli Mesran Super SAE 20W-50. sedangkan besarnya tekanan hidrostatis tertinggi pada temperatur 850C adalah oli Top 1 SAE 20W-50.
Untuk penelitian lebih lanjut hendaknya cairan yang digunakan tidak hanya oli. Dan, untuk mendapatkan laju volume fluida cair dapat melakukan pengulangan dengan mengubah variasi ukuran pipa gelas berskala sehingga hasilnya dapat dibandingkan dan diusahakan untuk mencapai temperatur yang semaksimal mungkin.

1.1 ALASAN PEMILIHAN JUDUL

PEMBUATAN PROTOTIPE SUMBER RADIOAKTIF

abstraks:

A. Pendahuluan
Di Indonesia pemanfaatan teknologi nuklir telah dikembangkan sejak tahun 1968 dan pada waktu ini pemanfaatannya telah diterapkan di berbagai bidang (Suratman, 2001:21). Beberapa contoh manfaat teknologi nuklir untuk kesejahteraan manusia, diantaranya adalah bidang pertanian seperti pencarian bibit unggul dengan iradiasi, bidang kedokteran seperti terapi pada penyinaran kanker dengan radiasi dosis tertentu, bidang industri seperti industri peningkatan mutu berbagai komoditi pangan dan bidang-bidang lainnya.
Dalam kaitan dengan sumber radiasi buatan manusia, dapat diberikan contoh bahwa saat ini banyak diproduksi hasil industri yang sengaja memanfaatkan zat radioaktif, misalnya: jarum pendar pada arloji, detektor asap dalam gedung-gedung, pesawat televisi dan kaos lampu petromaks (J. Sassung dalam Pratiwi dan Yulianti, 2003:20). Selanjutnya menurut J. Sassung, kaos lampu petromaks menggunakan thorium yang merupakan unsur radioaktif. Kaos lampu petromaks mengandung sedikit thorium dan menunjukkan gejala radioaktivitas yang sangat lemah (Van Klinken dalam Pratiwi dan Yulianti, 2003:20).
Pendapat di atas didukung oleh hasil penelitian Pratiwi DJ dan Dwi Yulianti bahwa kaos lampu petromaks mempunyai cacah radiasi. Hasil penelitian didapat bahwa zat radioaktif yang terkandung di dalam kaos lampu petromaks akan selalu memancarkan sinar-sinar radioaktif, baik pada saat dinyalakan maupun saat menjadi abu. Dengan demikian dimungkinkan untuk membuat prototipe sumber radioaktif dari kaos lampu petromaks.
Karena itu masalah yang hendak dipecahkan pada makalah ini adalah upaya pembuatan sumber radioaktif dari abu kaos lampu petromaks untuk praktikum di laboratorium dan karakterisasi radioaktifnya. Tujuannya adalah untuk membuat prototipe sumber radioaktf dari abu kaos lampu petromaks yang dapat dipergunakan untuk praktikum di laboratorium dan mengetahui karakteristik radioaktif prototipe yang dihasilkan.

Dalam kehidupan sehari – hari tidak bisa terlepas dari radiasi, bahkan untuk radiasi gelombang elektromagnetik seperti cahaya matahari atau cahaya lampu merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan sehari – hari. Begitu juga dengan radiasi sinar radioaktif atau radiasi sinar X banyak dijumpai dalam lingkungan. Radiasi nuklir alami berasal dari sinar kosmis ketika memasuki atmosfer, zat radioaktif buatan di dalam bumi maupun yang berasal dari perkembangan teknologi.

Sistem pengukuran suhu dengan informasi suara

abstraks:

Saat ini termometer telah banyak digunakan oleh masyarakat. Pada umumnya termometer dirancang untuk orang yang memiliki kondisi fisik normal terutama dalam kemampuan melihat. Orang cacat khususnya orang buta, akan menemui kesulitan dalam menggunakan termometer yang ada. Berkaitan dengan masalah tersebut, tugas akhir ini menjelaskan tentang perancangan termometer badan untuk mereka yang mengalami keterbatasan dalam melihat.
Secara umum termometer dengan output suara ini menggunakan sensor LM35D, pengkondisi sinyal LM741, konverter analog ke digital ADC0804, mikrokontroler AT89S51 dan penyimpan suara ISD 25120. Range pengukuran termometer ini adalah suhu 0 dearajat Celcius – 100 derajat Celcius.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa termometer yang telah didisain memiliki respon yang lebih cepat dalam mencapai suhu tubuh dibandingkan dengan termometer air raksa. Output suara yang dihasilkan sangat jelas. Sehingga alat ini cukup baik untuk digunakan sebagai termometer.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Saat ini semua peralatan yang menunjukan indikator terhadap suatu besaran fisik diproduksi dan ditujukan untuk manusia normal. Ini berarti semua perangkat tersebut hanya dapat digunakan pada kondisi fisik normal. Bagaimana dengan manusia yang memiliki kondisi tubuh tidak normal, misalnya buta, cacat? Berdasar hal tersebut terpikirkan membuat suatu termometer badan dengan output suara.

RANGKAIAN PENGKONVERSI DARI FREKUENSI KE TEGANGAN SEARAH DENGAN MENGGUNAKAN PENGUAT OP AMP

abstraks:

Proses konversi dari masukan frekuensi menjadi keluaran tegangan adalah mengikuti sistem yang bekerja pada konversi dari digital ke analog. Instrumen elektronika yang dapat digunakan dalam untuk proses konversi ini adalah dari jenis Op-Amp.
Dalam penelitian ini sumber objek yang digunakan berasal dari satu sumber sinyal berupa frekuensi yang dihasilkan oleh generator function. Besarnya frekuensi itu dapat dilihat dengan bentuk gelombang yang dihasilkan pada grafik generator function tersebut. Output yang dihasilkan pada proses konversi berupa tegangan akan di ketahui besarnya yang didapat dengan pengukuran menggunakan multimeter dan spesifikasi dari gelombang output yang terbentuk akan ditangkap oleh osiloskop. Pada pengukuran dengan menggunakan converter ini dilakukan berdasarkan masing-masing blok dengan tujuan untuk mengetahui karakteristiknya.
Pada rangkaian pengkonversi dari frekuensi ke tegangan searah dengan menggunakan penguat Op Amp telah bekerja sesuai fungsinya, baik rangkaian keseluruhannya maupun pada masing-masing bloknya. Sedangkan grafik yang diperoleh dari penelitian walaupun tidak linier simultan tetapi ketika menggunakan fungsi regresi dapat diperoleh grafik yang berbentuk linier, hal ini menunjukkan bahwa grafik dari data penelitian ini sesungguhnya adalah linier. Faktor-faktor yang menyebabkan grafik dari data tidak berbentuk linier adalah, adanya noise yang menyebabkan terjadinya galat atau error, kualitas sambungan dari rangkaian PCB, instrumen pengukuran dan human error

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Proses konversi dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pesawat televisi (perubahan energi listrik menjadi suara dan gambar), microwave/pemanas (dari listrik menjadi panas), lemari es (energi listrik menjadi bentuk pendingin). Namun yang terjadi hanyalah perubahan bentuk energi, sedangkan besarnya energi tetapi hal ini sesuai dengan Hukum Kekekalan Energi.

FUNGSI-FUNGSI TERMODINAMIKA SISTEM STATISTIKA FUZZY

abstraks:

We have calculated the thermodynamics functions for a system of ideal gas
particles obeying (0, 2)-fuzzy statistics through its grand canonical partition
functions. The characteristics of the thermodynamics functions of the obtained
(0, 2)-fuzzy statistics, which is presented in the form of graphics, are similar
to the ideal Fermi gas system for several thermodynamics functions (N, U, S,
and CV ), but with relative higher values except for internal energy U. This
(0, 2)-fuzzy statistics system also requires μ  0.

Keywords: Fuzzy Statistics, Functions of Thermodynamics.

Bab I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Mekanika statistik menunjukkan bahwa sifat makroskopik sistem banyak partikel
sebenarnya berhubungan erat dengan sifat mikroskopik partikel-partikel
tersebut. Walaupun mekanika statistik tidak dapat menjelaskan interaksi antar
partikel individual, tinjauan terhadap interaksi rata-rata maupun perilaku
interaksi partikel dengan peluang terbesar mampu memberikan informasi mengenai
besaran-besaran fisis yang menggambarkan sifat makroskopiknya.
Di alam, partikel-partikel yang ada dapat diklasifikasikan kepada dua jenis

FUNGSI-FUNGSI TERMODINAMIKA SISTEM

abstraks:

Telah dilakukan perhitungan fungsi-fungsi termodinamika sistem partikel gas
ideal yang memenuhi statistika fuzzy (0, 2) melalui deskripsi fungsi partisi kanonik
lengkapnya yang ekstensif dan uniter. Karakteristik fungsi-fungsi termodinamika
sistem statistika fuzzy (0, 2) yang diperoleh dan ditampilkan dalam
bentuk grafik menyerupai sistem Fermi gas ideal untuk beberapa fungsi termodinamika
(N, U, S, dan CV ), namun nilainya relatif lebih tinggi kecuali
energi internal U. Sistem statistika fuzzy (0, 2) ini juga mensyaratkan μ  0.

Bab I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Mekanika statistik menunjukkan bahwa sifat makroskopik sistem banyak partikel
sebenarnya berhubungan erat dengan sifat mikroskopik partikel-partikel
tersebut. Walaupun mekanika statistik tidak dapat menjelaskan interaksi antar
partikel individual, tinjauan terhadap interaksi rata-rata maupun perilaku
interaksi partikel dengan peluang terbesar mampu memberikan informasi mengenai
besaran-besaran fisis yang menggambarkan sifat makroskopiknya.
Di alam, partikel-partikel yang ada dapat diklasifikasikan kepada dua jenis

PEMANFAATAN KAMERA WEBCAM SEBAGAI PEMANTAU RUANGAN JARAK JAUH MELALUI JARINGAN INTERNET

abstraks:

Dapat memanfaatkan PC sebagai alat pemantau ruangan yang diakses melalui internet.

Teknologi di bidang komputer saat ini yang berkembang pesat, dapatmeningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam melakukan setiap perkerjaan. Komputer bukan hanya sekedar alat pengolah data dan gambar saja tetapi penggunaannya semakin meluas, yakni dengan menjadi salah satu sarana komunikasi dan pengontrolan. Agar komputer bias berkomunikasi satu sama lain, diperlukan adanya jaringan, baik LAN, WAN, maupun internet.

APLIKASI METODE GEOLISTRIK RESISTIVITAS UNTUK MENENTUKAN LETAK AKUMULASI REMBESAN POLUTAN SAMPAH DI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA

ABSTRAK

Aplikasi Metode Geolistrik Resistivitas untuk Menentukan Letak Akumulasi Rembesan Polutan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pakusari, Jember. Anwar Mansurudin, 011810201041, Skripsi, September 2005, Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Jember.

Telah dilakukan penelitian di TPA Pakusari untuk menentukan letak akumulasi dan distribusi polutan sampah dengan menggunakan metode geolistrik resistivitas konfigurasi Wenner. Lintasan yang diambil sebanyak 5 lintasan, mulai dari arah utara ke selatan. Penelitian ini berhasil mendeteksi adanya anomali konduktif antara 1.82 Ωm – 6.40 Ωm yang diduga merupakan batuan yang porositasnya terisi oleh polutan sampah atau lindi. Kuantitas lindi tertinggi berada pada lintasan tengah yang merupakan pusat pembuangan sampah. Lintasan paling selatan tidak terdapat anomali konduktif yang menunjukkan keberadaan lindi. Hasil analisa menunjukkan bahwa polutan sampah ini masih berkumpul di bagian tengah (pusat pembuangan sampah) dan arah aliran lindi cenderung mengalir ke bagian utara. Hal ini disebabkan karena di bagian utara reliefnya lebih rendah dari pada daerah sekitarnya. Sebagian kecil lindi ini menyebar ke timur, timur laut dan tenggara. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesa sebelum dilakukan penelitian bahwa lindi cenderung mengalir ke selatan.

Kata kunci: TPA Pakusari, metode geolistrik resistivitas, lindi

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Investigasi Kontras Objek dan Data Noise pada Algoritma Perekonstruksi Tomografi Iteratif Citra sinar-x

abstraks:

Sistem tomografi adalah suatu metode untuk menggambarkan
penampang lintang suatu benda tanpa memasukkan suatu alat dalam benda atau
membelah benda tersebut. Citra objek dapat dibangun dari proyeksi data yang
terukur dengan menggunakan algoritma perekonstruksi citra. Data proyeksi
dicapai dengan menyinari suatu benda dengan gelombang elektromagnetik yang
dapat menembus benda seperti sinar-x dan sinar-g. Metode perekonstruksi citra
yang dapat digunakan diantaranya adalah Algebraic Reconstruction Techniques
(ART) dan Simultaneous Reconstruction Techniques (SART). Kedua metode
tersebut telah berhasil diaplikasikan pada beberapa bentuk geometri, akan tetapi
belum ada studi tentang sensitifitas algoritma terhadap kontras objek, sehingga
perlu diadakan penelitian di bidang ini.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kontras objek
dan noise terhadap ART dan SART serta algoritma mana yang paling tangguh
terhadap kontras objek dan noise.
Penelitian ini dilakukan dengan metode simulasi. Objek yang disimulasi
berbentuk bujur sangkar yang dicacah dalam mxn sel, dimana distribusi konstan
atenuasi terbagi dalam tiga model perumusan. Data yang dihasilkan direkonstruksi
menggunakan algoritma ART dan SART, kemudian dimonitor dengan fungsi
residual error. Stabilitas dari proses iterasi diuji dengan menambahkan noise pada
penjumlahan sinar yang diukur.
Hasil penelitian didapat bahwa citra hasil rekonstruksi ART dan SART
apabila dibandingkan untuk data tanpa noise dan data dengan noise dengan rasio
signal-to-noise yang telah ditentukan, terlihat bahwa ART secara umum mampu
menghasilkan citra yang lebih bagus, tetapi lebih sensitif terhadap gangguan noise
sedangkan pada model yang homogen tanpa noise kualitas citra yang dihasilkan
SART lebih bagus dibandingkan ART.

PENDAHULUAN
Pada masa sekarang ini perkembangan sistem pencitraan tomografi
mendapat perhatian yang sangat besar. Hal ini disebabkan karena sistem
tomografi mampu menggambarkan penampang lintang suatu benda tanpa
memasukkan suatu alat dalam benda atau membelah benda tersebut. Penampang
lintang benda didapatkan dengan cara merekonstruksi data proyeksi benda yang
akan diobservasi. Data proyeksi diperoleh dengan cara menyinari benda dengan
gelombang elektromagnetik yang dapat menembus benda tersebut. Kuantitas data

Solusi Inversi Medan Terhambur disekitar Obyek dengan metode Newton Kantorovich

abstraks:

Pada penelitian ini, telah dilakukan iterasi alogoritma pada citra geombang
mikro dengan metode Newton Kantorovich. Citra obyek digambar dengan cara
menyusun kembali distribusi permitivitas komplek dari obyek yang memiliki sifat
dielektrik yang tidak sejenis dan dengan bentuk yang tidak beraturan. Data
hamburan dari gelombang mikro yang mengenai obyek diinverskan dengan
metode Newton Kantorovich. Data medan terhambur disimulasikan dengan cara
menyelesaikan integral medan di dekat obyek. Citra yang dihasilkan pada metode
ini, dapat diketahui kualitasnya dengan melihat sensitifitas terhadap kontras dan
SNR, selain itu, metode NK dibandingkan dengan metode ART dalam
merekonstruksi citra. Hasil penelitian didapat bahwa citra hasil rekonstruksi
dengan metode NK lebih bagus dan secara umum variasi data SNR tidak
berpengaruh terhadap kualitas citra yang dihasilkan.

Kata kunci : inversi medan terhambur, metode Newton Kantorovich

I. PENDAHULUAN
Latar Belakang
Dewasa ini, tomografi telah banyak digunakan sebagai alat bantu pada
proses pencitraan. Alat ini mampu mendeteksi dan mengidentifikasi bagianbagian
yang terdapat di dalam tubuh suatu makhluk hidup (manusia), yang
kemudian hasilnya digambarkan dalam bentuk citra.
Pada awal perkembangannya, sistem tomografi memanfaatkan sumber
gelombang sinar x dan sinar g. Kedua sinar tersebut memiliki frekuensi yang
tinggi dan panjang gelombang yang sangat pendek dimana kedua sinar tersebut
berasal dari unsur radioaktif yang berbahaya bagi makhluk hidup. Sehubungan

PENGEMBANGAN SENSOR pH MENGGUNAKAN PRUSSIAN BLUE – POLIPIROL

abstraks:

Telah dikembangkan teknologi pengukuran pH `dengan menggunakan Polipirol -
Prussian Blue sebagai sensor pH. Polipirol merupakan suatu polimer konduktif
yang bersifat mengantarkan arus listrik dan memiliki sifat optik. Prussian Blue
merupakan senyawa komplek antara besi dengan sianida. Teknik yang digunakan
untuk sensor pH ini adalah teknik polimerisasi dengan metode galvanostatik
menggunakan elektroda stainless steel. Hasil Penelitian Menunjukkan Film tipis
yang berwarna coklat kehitaman atau hitam memberikan panjang gelombang
maksimum 250 nm pada daerah basa sehingga film Polipirol (ppy)-Prussian Blue
(PB) yang terbentuk bekerja pada daerah basa dengan range pH 7-pH 8 dengan
persamaan garis Y=0,329X-2,33 dan reproduksibilitas 0.010.

Kata Kunci: Polipirol, Prussian Blue, Elektropolimerisasi dan Metode
Galvanostatik.

PENDAHULUAN
Berdasarkan definisinya pH merupakan ukuran keasaman atau kebasaannya. Jika
kita pandang air yang 100% murni, air itu diionisasi sehingga mengandung kadar
10-7 mol ion hidrogen dan kadar 10-7 mol ion hidroksil setiap mol air. Karena
keduanya mempunyai nilai yang sama, larutan itu netral dan pH dinyatakan
sebagai eksponen negatif kadar ion hidrogen, yaitu 7.Harus selalu diingat bahwa suatu larutan berair, produk kadar ion hidroksil harus selalu berada pada kisaran
10-14. Air netral mempunyai pH 7,0. Batas-batas praktis skala pH adalah 0 dan

CITRA GELOMBANG MIKRO : PARAMETER PENYETABIL DALAM METODE NEWTON KANTOROVICH PADA APLIKASIPERMASALAHAN INVERSI MEDAN TERHAMBUR

abstraks:

Pada penelitian ini telah dipelajari pengaruh penyetabil pada perilaku
solusi permasalahan inversi medan terhambur dengan metode Newton
Kantorovoich (NK). Medan terhambur terjadi karena gelombang mikro yang
ditransmisi ke obyek mengalami difraksi. Persamaan integral medan terhambur ini
berbentuk non linier dan berkondisi ill-possed. Dengan menggunakan metode
Newton Kantrovoich akan diselesaikan persamaan integral non linier yang tidak
dapat diinversi secara langsung. Untuk menyetabilkan kondisi pada metode NK,
persamaan integral medan diberi penyetabil. Pada penelitian ini akan diinvestigasi
penggunaan metode penentu nilai penyetabil. Metode yang diamati adalah metode
empirik. Metode ini diaplikasikan pada data dengan kontras homogen dan
bikontras, dan juga data dengan noise, dimana data-data tersebut diambil dari
perhitungan komputer. Kemudian untuk menilai kualitas dari metode yang dipilih
dapat diketahui dengan melihat kualitas citra yang dihasilkan. Dari penelitian
didapatkan bahwa penyetabil dengan metode empirik lebih cepat mencapai
kestabilan, begitu juga dengan kualitas citra yang dihasilkan, metode empirik
lebih bagus dalam menghasilkan kualitas citra dibandingkan dengan penyetabil
dengan bilangan konstan. Untuk pengaruh noise pada hasil rekonstruksi citra,
didapatkan bahwa besar kecilnya data noise tidak berpengaruh terhadap kualitas
citra.
Kata kunci : parameter penyetabil, tomografi gelombang mikro, inversi medan
terhambur

Sebelum teknologi tomografi gelombang mikro dikembangkan, dalam dunia kedokteran digunakan sinar a untuk menggambar organ-organ bagian dalam. Sumber (Source) yang digunakan pada proses ini sangat berbahaya bagi tubuh, karena bahan yang digunakan mengandung unsur radioaktif dan dapat menimbulkan efek radiasi pada tubuh. Selain itu, dari sudut pandang ekonomi bahan yang digunakan sangat mahal harganya, sehingga tidak semua rumah sakit dapat memanfaatkan teknologi ini. Dengan semakin majunya teknologi,