ABSTRAK

KORELASI ANTARA KEBIASAAN MEMBACA DENGAN KEMAMPUAN MEMBACA PEMAHAMAN SISWA KELAS XI SMA TAMAN ISLAM CIBUNGBULANG BOGOR.

Skripsi, Jakarta: Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka, April 2007.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya korelasi kebiasaan membaca dengan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas XI SMA Taman Islam Cibungbulang Bogor. Penelitian dilakukan di SMA Taman Islam Cibungbulang Bogor pada bulan Januari – Maret 2007 dengan populasi seluruh siswa kelas XI SMA Taman Islam sebanyak 166 siswa. Teknik sampling yang digunakan adalah random sampling dan sampel penelitian sejumlah 50 siswa. Instrumen penelitian menggunakan angket kebiasaan membaca dan tes kemampuan membaca pemahaman.

Metode penelitian yaitu analisis korelasional. Data dianalisis dengan menggunakan rumus korelasi product moment, sehingga diperoleh hasil r hitung sebesar 0,619 lebih besar dari r tabel yakni 0,288 dengan batas signifikasi 5%. Dengan demikian hipotesis penelitian (H1) dinyatakan diterima.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat dinyatakan bahwa terdapat korelasi yang positif antara kebiasaan membaca dengan kemampuan membaca pemahaman.

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Kemampuan Mengembangkan Karangan Narasi Berdasarkan Teks Wawancara oleh Siswa Kelas I SMPN 1 Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya”. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kemampuan siswa dalam menulis, terutama mengembangkan karangan narasi berdasarkan teks wawancara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif Teknik penelitian ini dilakukan dengan memberikan tugas mengarang narasi berdasarkan teks wawancara kepada siswa. Instrumen yang digunakan adalah petunjuk dan batasan mengarang narasi. Objek penelitian ini adalah karangan siswa yang dinilai dari aspek substansi dan aspek kebahasaan. Aspek substansi terdiri atas kemampuan menyusun kronologis dan kemampuan menyesuaikan isi narasi dengan teks wawancara. Aspek kebahasaan meliputi kemampuan menggunakan ejaan, diksi, kalimat efektif, dan paragraf. Sumber data penelitian ini adalah siswa kelas I SMPN 1 Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya sebanyak 48 orang dari jumlah siswa kelas I sebanyak 190 orang. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kemampuan mereka dalam mengembangkan karangan tersebut masih kurang. Dilihat dari segi persentase, siswa memperoleh nilai pada kategori sangat baik tidak ada, kategori baik 6 orang atau 12,5%, kategori cukup 10 orang atau 20,8%, kategori kurang 7 orang atau 14,5% dan sisanya 25 orang atau 52,0% sangat kurang. Adapun skor rata-rata yang diperoleh mereka adalah 45,39 dan dibulatkan menjadi 45. Dengan demikian kemampuan mengembangkan karangan narasi berdasarkan teks wawancara oleh siswa kelas I SMPN 1 Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya tergolong kurang.

Dengan memperhatikan tantangan dunia global, bank-bank di Indonesia dituntut untuk dapat bersaing tidak hanya dengan bank-bank nasional, tetapi bank-bank Indonesia harus siap berhadapan dan bersaing baik secara langsung maupun tidak langsung dengan bank yang berskala internasional. Untuk menghadapi itu, Bank Indonesia (BI) mengeluarkan Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Dalam Pilar satu API disyaratkan bahwa seluruh bank umum harus memenuhi Modal Inti minimum Rp. 100 miliar pada akhir tahun 2010. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengambil permasalahan dalam upaya hukum bank untuk mencapai pemenuhan Modal Inti minimum sebagai implementasi API, strategi BI dalam menciptakan dunia perbankan Indonesia berdasarkan Modal Inti minimum yang telah ditetapkan dalam API, serta konsekuensi yuridis yang akan didapatkan bank yang gagal mencapai Modal Inti minimum sesuai visi API.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini ialah melalui pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan dengan mengkaji, menguji dan menerapkan asas-asas hukum pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ke dalam permasalahan yang terjadi pada kegiatan dunia perbankan, khususnya mengenai Modal Inti minimum bank. Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analisis berupa penggambaran, penelaahan dan penganalisaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Tahapan penelitian terdiri atas penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upaya-upaya hukum bank dalam hal mencapai pemenuhan Modal Inti minimum dilakukan secara organik dan penambahan modal dari para pemegang saham pengendali dan ini menunjukkan bahwa konsekuensi yuridis yang diinginkan bank adalah kemandirian. Di lain pihak BI mengeluarkan signal percepatan konsolidasi dan berbagai macam insentif dalam rangka konsolidasi perbankan dan ini menunjukkan konsekuensi yuridis yang diinginkan BI adalah merger atau konsolidasi. Konsekuensi yang sesuai dengan visi API adalah bagaimana agar dapat menciptakan suatu bank yang sehat dan kuat. Bank yang sehat dan kuat adalah bank yang memenuhi seluruh unsur kiteria tingkat kesehatan bank dan mampu untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal serta mampu untuk memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.

ABSTRAK
Aung San Suu Kyi merupakan tokoh politik Myanmar yang menjadi oposisi pemerintah Myanmar. Pada tanggal 29 Juli 1989 Aung San Suu Kyi ditahan oleh pemerintah Myanmar. Berkaitan dengan hal ini timbul permasalahan apakah penahanan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap Aung San Suu Kyi merupakan penahanan sewenang-wenang dan apakah tanggung jawab pemerintah Myanmar terhadap penahanan Aung San Suu Kyi. Penulisan ini menggunakan tipe penelitian normatif, dan sifat penelitiannya deskriptif. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, sedangkan pengambilan kesimpulan secara induktif. Dalam hukum HAM internasional, penahanan sewenang-wenang diatur di dalam DUHAM, ICCPR, dan Body of Principles. Dinyatakan dalam ICCPR Pasal 9 ayat (1), bahwa setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi, tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang, tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan atau sesuai dengan prosedur yang ditetapkan hukum. Pada kenyataannya pemerintah Myanmar tidak memberi alasan mengapa Aung San Suu Kyi ditahan dan Aung San Suu Kyi ditahan tanpa prosedur yang jelas. Dalam peristiwa penahanan Aung San Suu Kyi, pemerintah Myanmar terbukti melakukan banyak pelanggaran terhadap hak-hak individu Aung San Suu Kyi. Oleh karena itu, pemerintah Myanmar harus melepaskan Aung San Suu Kyi dari tahanan rumah dan melakukan judicial remedy serta rehabilitasi terhadap Aung San Suu Kyi.
(F) 15 buku(1986-2006), 1 artikel, 23 internet, dan 6 instrumen hukum.

(G) Andrey Sujatmoko S.H., M.H. ( )

(H) Handy Trinova ( )

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Undang-undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia itu suatu negara hukum (rechstsaat) dibuktikan dari ketentuan dalam Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan Undang-undang Dasar 1945. Ide negara hukum, terkait dengan konsep the rule of law dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey. Tiga ciri penting setiap negara hukum atau yang disebutnya dengan istilah the rule of law oleh A.V. Dicey, yaitu: 1) supremacy of law; 2) equality before the law; 3) due process of law.
Dalam Amandemen Undang-undang Dasar 1945, teori equality before the law termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Teori dan konsep equality before the law seperti yang dianut oleh Pasal 27 (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945 tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga negara agar diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan.

Transaksi pembiayaan konsumen kendaraan bermotor melibatkan tiga pihak. Pertama, kreditur selaku badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan angsuran kebutuhan konsumen (motor atau mobil) dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala. Kedua, debitur selaku nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan dari kreditur guna pembelian kendaraan bermotor. Ketiga, dealer selaku perusahaan yang menyediakan barang kebutuhan konsumen (motor atau mobil) dalam rangka pembiayaan konsumen. Hubungan antara resiko dan asuransi merupakan hubungan yang erat satu dengan yang lain. Dari sisi manajemen resiko, asuransi malah dianggap sebagai salah satu cara yang terbaik untuk menangani suatu resiko. Dalam pasal 246 KUHD memberikan batasan perjanjian asuransi sebagai berikut : Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan meminta suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.