Browsing articles tagged with "Blog Archives - Page 5 of 7 - segalamacam.com"

SKRIPSI ILMU KEPERAWATAN

Aug 7, 2008   //   by joseph   //   Blog  //  No Comments

EFEKTIFITAS TEHNIK RELAKSASI PROGRESIF TERHADAP

abstraks:

Insomnia merupakan gangguan tidur yang paling umum terjadi pada individu dewasa, gangguan dan kesulitan tidur seringkali mengganggu lansia baik ketika memasuki tahap pertama tidur ataupun ketika tidur berlangsung. Salah satu upaya untuk mengatasi insomnia adalah dengan metode relaksasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tehnik relaksasi progresif terhadap berkurangnya keluhan insomnia pada lansia di Panti Wredha Purbo Yuwono Kelampok Brebes.

Tehnik pengambilan data dengan menggunakan rancangan eksperimen semu (Quasi Eksperiment), yaitu dengan menggunakan Non Equivalent Control Group Design..Dimana desain quasi eksperimen mempunyai kesamaan dengan Pre Test-Post Test Control Group Design. Jumlah sampel yang digunakan yaitu 15 responden kelompok perlakuan serta 15 responden kelompok kontrol. Pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan lembar observasi. Analisa data dengan menggunakan Mann Withney U Test.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mean rank pada pretest kelompok perlakuan 11,80, sedangkan posttest 19,20. berdasarkan analisis tersebut berarti bahwa ada pengaruh pemberian tehnik relaksasi progresif terhadap berkurangnya keluhan insomnia lansia di Panti Wredha Purbo Yuwono Klampok Brebes dengan p-value (sig. 2-tailed) = 0,007.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan lansia dapat melaksanakan relaksasi progresif secara rutin dan teratur serta tetap melaksanakan pola hidup sehat.

Kata kunci : Insomnia , tehnik relaksasi progresif
Daftar pustaka : 22 (1993-2007)

BAB I
PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

KARAKTERISTIK KEMATIAN PERINATAL PADA PUSKESMAS DIWILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2003

abstraks:

Tujuan pembangunan kesehatan Indonesia Sehat 2010 adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku hidup sehat serta memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan dan fasilitas kesehatan yang bermutu secara adil dan merata diseluruh wilayah Republik Indonesia dan dapat mewujudkan bangsa yang mandiri maju dan sejahtera.
Sejalan dengan tujuan pembangunan yang berwawasan kesehatan dan kesejahteraan maka pemerintah telah menetapakan pola dasar pembangunan yaitu pembangunan mutu SDM di berbagai sektor serta masih menitik beratkan pada program-program pra-upaya kuratif dan rehabilitatif yang didukung oleh informasi kesehatan secara berkesinambungan sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang berperilaku hidup sehat, lingkungan sehat dan memiliki kemampuan untuk menolong dirinya sendiri serta dapat menjangkau pelayanan kesehatan yang berkualitas di tahun 2010. (Wijono,1999).

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat 2010, maka strategi pembangunan kesehatan diarahkan pada misi pembangunan kesehatan yaitu :
1. Menggerakkan pembangunan nasional berwawasan kesehatan.
2. Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.
3. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, rata dan terjangkau.
4. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya.
Akan tetapi keberhasilan pembangunan kesehatan menurut Azwar, 1996, tidak akan terwujud tanpa kerja keras dan dukungan dari semua pihak serta sangat dipengaruhi oleh peran aktif semua pihak termasuk didalamnya pemerintah, masyarakat serta pihak swasta.
Oleh karena itu magang yang dilaksanakan oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesahatan (STIK) Makassar sebagai suatu proses pembelajaran dalam rangka sosialisasi yang dilaksanakan oleh mahasiswa STIK Makassar sebagai salah satu persyaratan akademis yang harus dipenuhi sebelum mahasiswa yang bersangkutan menyelesaikan studinya dan mencapai gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat.

1. Bagi Mahasiswa
a. Mendapatkan pengalaman, pengetahuan dan keterampilan yang aplikatif di lingkungan rumah sakit.
b. Terpapar dengan kondisi dan berbagai permasahalan faktual rumah sakit.
c. Mendapatkan pengalaman menggunakan metode analisis masalah yang tepat terhadap permasalahan rumah sakit.
d. Mendapat bahan atau data awal untuk dilanjutkan dan kiat-kiat dalam rumah sakit.
2. Bagi STIK Makassar
a. Menerima masukan untuk perbaikan atau penyempurnaan kurikulum.
b. Meningkatkan kerjasama dengan Depkes, Pemda dan Instansi Kesehatan.
3. Bagi Rumah Sakit

HUBUNGAN ANTARA PERAN KELUARGA TERHADAP TINGKAT KECEMASAN INJECTING DRUG USER (IDU)

abstraks:

Keluarga merupakan orang terdekat dari seseorang yang mengalami gangguan kesehatan / dalam keadaan sakit. Keluarga juga merupakan salah satu indikator dalam masyarakat apakah masyarakat sehat atau sakit (Efendi , 1998). Peran / tugas keluarga dalam kesehatan yang dikembangkan oleh ilmu keperawatan dalam hal ini adalah ilmu kesehatan masyarakat (Komunitas) sangatlah mempunyai arti dalam peningkatan dalam peran / tugas keluarga itu sendiri. Perawat diharapkan mampu meningkatkan peran keluarga dalam mengatasi masalah kesehatan keluarga. (Friedman, ed 3, 1998 : 145)
Peran keluarga dalam mengenal masalah kesehatan yaitu mampu mengambil keputusan dalam kesehatan, Ikut merawat anggota keluarga yang sakit, memodifikasi lingkungan, dan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada sangatlah penting dalam mengatasi kecemasan klien.(Friedman, 2003 : 146).
Penanggulangan Injecting Drug User (IDU) memang cukup sulit, perlu diperhatikan dari berbagai aspek, misalnya ketersediaan sarana kesehatan publik, hukuman bagi pengguna, pengedar dan berbagai cara yang lain. Cara yang dapat dilakukan adalah melalui pendekatan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan terkecil bagi seorang IDU. Kasih sayang orang tua akan menyebabkan pengguna merasa bahwa dirinya masih ada yang memperhatikan, merasa dihargai dan dibutuhkan. Dengan kasih sayang orang tua diharapkan menjadi manusia yang dapat diterima oleh masyarakat (Abu ahmadi, 2002 : 106).

BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Lokasi Penelitian
Puskesmas Campur Darat merupakan puskesmas tingkat kecamatan yang merupakan puskesmas rujukan dan mempunyai 3 puskesmas pembantu. Pada Puskesmas campur Darat di dapatkan sarana rawat inap dengan kapasitas 22 tempat tidur yang dibagi dalam 3 bangsal yaitu anak, dewasa dan wanita. Pada puskesmas ini dilayani oleh 1 dokter umum , 1 dokter gigi ,10 perawat ,1 Perawat gigi, 1 Analis kesehatan, 3 petugas kesehatan lingkungan. Jumlah pasien dengan hipertensi pada puskesmas adalah 40 penderita.
4.2 Hasil Penelitian

Faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien tehadap mutu pelayayan keperawatan

abstraks:

keperawatan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan di rumah sakit, sehingga perlu adanya peningkjatan mutu keperawatan jajaran perawatan rumah sakit.

dengan berkembangnya perubahan di era medorenasasi ini, membawa dampak positif terhadap perkembangan kehidupan masyarakat, baik tingkat pendidikan, pendapatan, sosial budaya, termasuk pelayanan untuk mendapatkan pelayanan keperawatan secara baik dan efektif, maka masyarakat sudah jeli untuk melihat rumah sakit mana yang pantas dijadikan sebagai lahan untuk mencari pertolongan dan pelayanan kesehatan, dengan demikian pihak rumah sakit harus mampu untuk meningkatkan mutu pelayanan keperawatan di rumah tersebut

PENGETAHUAN PERAWAT TENTANG KEGAWATAN NAFAS DAN TINDAKAN RESUSITASI PADA NEONATUS YANG MENGALAMI KEGAWATAN PERNAFASAN DI RUANG

abstraks:

PENGETAHUAN PERAWAT TENTANG KEGAWATAN NAFAS DAN TINDAKAN RESUSITASI PADA NEONATUS YANG MENGALAMI KEGAWATAN PERNAFASAN DI RUANG NICU, RUANG PERINATOLOGI DAN RUANG ANAK RSUD GUNUNG JATI CIREBON

Pengetahuan perawat tentang kegawatan nafas dan tindakan resusitasi pada neonatus yang mengalami kegawatan pernafasan sangat penting dalam pembentukan perilaku untuk melakukan tindakan resusitasi yang efektif. Pengetahuan ini mencakup konsep kegawatan pernafasan, konsep asuhan keperawatan pada neonatus yang mengalami kegawatan pernafasan, dan konsep dasar resusitasi dan konsep tindakan resusitasi yang meliputi tindakan pengelolaan jalan nafas (airway), pemberian nafas buatan (breathing) dan tidakan pemijatan dada (circulation). maka perawat harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang konsep resusitasi.
Populasi penelitian ini adalah perawat Ruang NICU, Ruang Perinatologi dan Ruang Anak RSUD Gunung Jati Cirebon yang berjumlah 35 orang, dan tehnik penarikan sampel yang digunakan adalah dengan tehnik total sampling . Jenis penelitian adalah deskriptif. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang mempunyai skala 1 untuk jawaban yang benar dan 0 untuk jawaban yang salah dan dianalisa untuk mendapatkan kriteria baik, cukup dan kurang.
Hasil penelitian ini menggambarkan pengetahuan perawat tentang kegawatan nafas dan tindakan resusitasi pada neonatus yag mengalami kegawatan pernafasan di Ruang NICU, Ruang Perinatologi dan Ruang Anak, dimana pengetahuan perawat yang dikategorikan baik adalah 40%, cukup 46% dan kategori kurang adalah 14%.
Berdasarkan penelitian ini disarankan bahwa pengetahuan perawat dan keterampilan tindakan resusitasi untuk selalu ditingkatkan baik formal maupun nonformal sehingga dalam pemberian asuhan keperawatan pada situasi kritis dapat dilakukan dengan lebih efektif dan bagi pihak rumah sakit bertanggung jawab memberikan fasilitas dan sarana yang memadai bagi tenaga keperawatan untuk dapat meningkatkan pengetahuan baik berupa pelatihan maupun pendidikan berjenjang dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Kebijakan pemerintah dalam pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat 2010 menempatkan kesehatan ibu dan anak sebagai prioritas penting karena anak adalah harapan bangsa di masa yang akan datang. Kemajuan bangsa di masa mendatang akan sangat tergantung dari kondisi kesehatan anak saat ini.

SKRIPSI ILMU HUKUM

Aug 7, 2008   //   by joseph   //   Blog  //  No Comments

KONSEKUENSI YURIDIS DALAM HAL BANK GAGAL MENCAPAI MODAL INTI MINIMUM SEBAGAI IMPLEMENTASI ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA

abstraks:

Dengan memperhatikan tantangan dunia global, bank-bank di Indonesia dituntut untuk dapat bersaing tidak hanya dengan bank-bank nasional, tetapi bank-bank Indonesia harus siap berhadapan dan bersaing baik secara langsung maupun tidak langsung dengan bank yang berskala internasional. Untuk menghadapi itu, Bank Indonesia (BI) mengeluarkan Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Dalam Pilar satu API disyaratkan bahwa seluruh bank umum harus memenuhi Modal Inti minimum Rp. 100 miliar pada akhir tahun 2010. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengambil permasalahan dalam upaya hukum bank untuk mencapai pemenuhan Modal Inti minimum sebagai implementasi API, strategi BI dalam menciptakan dunia perbankan Indonesia berdasarkan Modal Inti minimum yang telah ditetapkan dalam API, serta konsekuensi yuridis yang akan didapatkan bank yang gagal mencapai Modal Inti minimum sesuai visi API.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini ialah melalui pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan dengan mengkaji, menguji dan menerapkan asas-asas hukum pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ke dalam permasalahan yang terjadi pada kegiatan dunia perbankan, khususnya mengenai Modal Inti minimum bank. Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analisis berupa penggambaran, penelaahan dan penganalisaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Tahapan penelitian terdiri atas penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upaya-upaya hukum bank dalam hal mencapai pemenuhan Modal Inti minimum dilakukan secara organik dan penambahan modal dari para pemegang saham pengendali dan ini menunjukkan bahwa konsekuensi yuridis yang diinginkan bank adalah kemandirian. Di lain pihak BI mengeluarkan signal percepatan konsolidasi dan berbagai macam insentif dalam rangka konsolidasi perbankan dan ini menunjukkan konsekuensi yuridis yang diinginkan BI adalah merger atau konsolidasi. Konsekuensi yang sesuai dengan visi API adalah bagaimana agar dapat menciptakan suatu bank yang sehat dan kuat. Bank yang sehat dan kuat adalah bank yang memenuhi seluruh unsur kiteria tingkat kesehatan bank dan mampu untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal serta mampu untuk memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.

A. Latar Belakang Masalah
Indonesia adalah negara berkembang yang saat ini sedang menjalankan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan suatu kegiatan untuk mencapai sasaran di masa depan yang menyangkut transformasi dari sikap dan cara-cara yang memperhatikan keseluruhan aspek kehidupan dalam keterkaitan serta implikasinya antara yang satu dengan yang lainnya (holistik), dengan menggunakan strategi dan pendekatan serta memperhatikan potensi dan peluang yang terbuka maupun permasalahan dan kendala-kendala yang menghadang.

Tinjauan Yuridis terhadap Penahanan atas Aung San Suu Kyi oleh Pemerintah Myanmar menurut International Covenant on Civil..

abstraks:

ABSTRAK
Aung San Suu Kyi merupakan tokoh politik Myanmar yang menjadi oposisi pemerintah Myanmar. Pada tanggal 29 Juli 1989 Aung San Suu Kyi ditahan oleh pemerintah Myanmar. Berkaitan dengan hal ini timbul permasalahan apakah penahanan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap Aung San Suu Kyi merupakan penahanan sewenang-wenang dan apakah tanggung jawab pemerintah Myanmar terhadap penahanan Aung San Suu Kyi. Penulisan ini menggunakan tipe penelitian normatif, dan sifat penelitiannya deskriptif. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, sedangkan pengambilan kesimpulan secara induktif. Dalam hukum HAM internasional, penahanan sewenang-wenang diatur di dalam DUHAM, ICCPR, dan Body of Principles. Dinyatakan dalam ICCPR Pasal 9 ayat (1), bahwa setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi, tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang, tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan atau sesuai dengan prosedur yang ditetapkan hukum. Pada kenyataannya pemerintah Myanmar tidak memberi alasan mengapa Aung San Suu Kyi ditahan dan Aung San Suu Kyi ditahan tanpa prosedur yang jelas. Dalam peristiwa penahanan Aung San Suu Kyi, pemerintah Myanmar terbukti melakukan banyak pelanggaran terhadap hak-hak individu Aung San Suu Kyi. Oleh karena itu, pemerintah Myanmar harus melepaskan Aung San Suu Kyi dari tahanan rumah dan melakukan judicial remedy serta rehabilitasi terhadap Aung San Suu Kyi.
(F) 15 buku(1986-2006), 1 artikel, 23 internet, dan 6 instrumen hukum.

(G) Andrey Sujatmoko S.H., M.H. ( )

(H) Handy Trinova ( )

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Hak (right) adalah hak (entitlement). Hak adalah tuntutan yang dapat diajukan seseorang terhadap orang lain sampai kepada batas-batas pelaksanaan hak tersebut. Dia tidak mencegah orang lain melaksanakan hak-haknya. Hak-hak tersebut mungkin saja dilanggar tetapi tidak pernah dapat dihapuskan.

EKSISTENSI GRASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

abstraks:

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Undang-undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia itu suatu negara hukum (rechstsaat) dibuktikan dari ketentuan dalam Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan Undang-undang Dasar 1945. Ide negara hukum, terkait dengan konsep the rule of law dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey. Tiga ciri penting setiap negara hukum atau yang disebutnya dengan istilah the rule of law oleh A.V. Dicey, yaitu: 1) supremacy of law; 2) equality before the law; 3) due process of law.
Dalam Amandemen Undang-undang Dasar 1945, teori equality before the law termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Teori dan konsep equality before the law seperti yang dianut oleh Pasal 27 (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945 tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga negara agar diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan.

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Undang-undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia itu suatu negara hukum (rechstsaat) dibuktikan dari ketentuan dalam Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan Undang-undang Dasar 1945. Ide negara hukum, terkait dengan konsep the rule of law dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey. Tiga ciri penting setiap negara hukum atau yang disebutnya dengan istilah the rule of law oleh A.V. Dicey, yaitu: 1) supremacy of law; 2) equality before the law; 3) due process of law.

ANALISA HUKUM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG

abstraks:

Transaksi pembiayaan konsumen kendaraan bermotor melibatkan tiga pihak. Pertama, kreditur selaku badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan angsuran kebutuhan konsumen (motor atau mobil) dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala. Kedua, debitur selaku nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan dari kreditur guna pembelian kendaraan bermotor. Ketiga, dealer selaku perusahaan yang menyediakan barang kebutuhan konsumen (motor atau mobil) dalam rangka pembiayaan konsumen. Hubungan antara resiko dan asuransi merupakan hubungan yang erat satu dengan yang lain. Dari sisi manajemen resiko, asuransi malah dianggap sebagai salah satu cara yang terbaik untuk menangani suatu resiko. Dalam pasal 246 KUHD memberikan batasan perjanjian asuransi sebagai berikut : Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan meminta suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

EKSISTENSI KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMKORATIS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERSIH BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME

abstraks:

Seiring dengan dilaksanakannya program otonomi daerah, pada umumnya masyarakat mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan dalam bentuk peningkatan mutu pelayanan masyarakat, partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam pengambilan kebijakan publik, yang sejauh ini hal tersebut kurang mendapat perhatian dari pemerintahan pusat. Namun kenyataannya sejak diterapkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sejak Januari 2001, belum menunjukkan perkembangan yang signifikan bagi pemenuhan harapan masyarakat tersebut.

Dalam era transisi desentralisasi kewenangan itu telah melahirkan berbagai penyimpangan kekuasaan atau korupsi, kolusi dan nepotisine (KKN) termasuk didalamnya bidang politik di daerah, KKN yang palin

Implementasi Peraturan Daerah Kota Palu Yang berorientasi bagi kepentingan masyarakat dalam menunjang otonomi daerah

abstraks:

Ratnawati Latief. The Implementasion Of Regional Regulation of Palu City Oriented for the community Interest in Supporting the Regional Autonomy (Under the supervision of muh. Guntur Hamzah and Muh. Yamin Nahar).
This research aimend at finding out if regional regulations, especially tax and original contribution related to original real income have fulfilled the criteria for creating proper regional regulation. By looking at the requirements of creating a regional regulation starting from the preparation of regional regulation up to the legitimating and regulating the regional paper of Palu City. Method used in thus thesis writing was normative study with the stressing on normative juridical approsch, that was an approach based on the regulations. The result of this research shaw that the regional regulations of Palu City was regenerally arranged based on the community vision and mission without preceded by the arrangement of academic text and the community did not involve directly in the making of the draft of regional regulations, especially those related to tax or retribution in which the community became the subject/object of it. As the result, the arranged regional regulations have not reffered fully to requirements of making Palu City that have been cancelled by the central government.

SKRIPSI HUKUM TATA NEGARA

Aug 7, 2008   //   by joseph   //   Blog  //  13 Comments

Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Hakim Yang Dilakukan Oleh Komisi Yudisial Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Atas

abstraks:

Dalam struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia di bentuk sebuah Komisi Yudisial agar warga masyarakat diluar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana ketentuan yuridis wewenang pengawasan Hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam UU No.22 Tahun 2004? Bagaimana ketentuan yuridis wewenang pengawasan Hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006?
Dengan menggunakan metode yuridis normatif ini penulis melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang – undangan yang mana hasilnya adalah kepengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial itu bukan hanya dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim yang notabene nya bahwa hakim selalu “nakal”, akan tetapi jika dalam menjalankan kepengawasannya itu Komisi Yudisial mendapati ada hakim yang berprestasi maka Komisi Yudisial berhak untuk mengajukan usul kepada Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi untuk memberi penghargaan kepada hakim tersebut, begitu mulianya tugas dari Komisi Yudisial yang dengan keterbatasan wewenangnya mau memainkan peran yang selama ini diharapkan publik. Sedangkan Putusan MK yang telah mengamputasi kepengawasan Komisi Yudisial adalah sebuah keputusan yang melampaui batasan yang diminta atau ultra petita, putusan itu juga tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara akademis. Hal itu bisa dilihat dari pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi itu sendiri yakni Jimly Asshiddiqie bahwa “keberadaan lembaga Komisi Yudisial ini dibentuk tersendiri di luar Mahkamah Agung, sehingga subjek yang diawasinya dapat diperluas ke semua hakim, termasuk hakim konstitusi dan hakim di seluruh Indonesia.

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Yang merupakan salah satu persyaratan mutlak atau conditio sine qua non
dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum adalah pengadilan yang mandiri,
netral (tidak berpihak), kompeten dan berwibawa yang mampu menegakkan wibawa
hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan. Hanya pengadilan yang
memiliki semua kriteria tersebut yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia.
Sebagai aktor utama lembaga peradilan, posisi, dan peran hakim menjadi sangat
penting, terlebih dengan segala kewenangan yang dimilikinya.

Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara

abstraks:

Objek study dalam Tugas Akhir ini adalah Kewenangan Mahkamah
Konstitusi Memutus Sengketa kewenangan Antar Lembaga Negara. Ide pembentukan
Mahkamah Konstitusi berkaitan erat dengan ide untuk mengembangkan fungsi
pengujian Undang-undang yang dikaitkan dengan kewenangan Mahkamah Agung
dalam sejarah awal pembentukan Negara Indonesia. Latar belakang Lahirnya
Mahkamah Konstitusi di Indonesia tidak terlepas dari beberapa factor, Pertama, pada
penyelenggaraan pemerintah masa lalu dalam masa orde lama dan orde baru yang
bersifat otoriter dan tidak menghormati Hak Asasi Manusia (HAM). Kedua, implikasi
paham kontitusionalisme. Ketiga, terciptanya mekanisme checks and balance antar
lembaga negara. Keempat, penyelenggaraan negara yang bersih. Dan yang kelima,
perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahiu secara yuridis kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus sengketa
kewenangan antar lembaga negara, karena sampai saat ini pengertian lembaga negara
yang menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi dalam sengketa kewenangan antar
lembaga negara masih menimbulkan banyak persepsi, yang akhirnya hanya
berpedoman pada pemahaman masing-masing. Selain itu, Mahkamah Konstitusi
sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antar
lembaga negara tersebut, tidak diatur mengenai bagaimana jika Mahkamah Konstitusi
bersengketa dengan lembaga negara lainnya, lembaga mana yang berhak/berwenang
menyelesaikan sengketa tersebut

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perkembangan zaman yang diharapkan akan menjadi lebih modern sangat
mempengaruhi hampir semua negara, yang akhirnya banyak Negara-negara yang
mampu mengikuti perkembangan tersebut, namun dampak negatifnya adalah tidak
sedikit juga yang malah jauh tertinggal. Dampak positif yang muncul dalam dunia
modern tersebut adalah akan mendorong menjunjung tinggi bangunan demokrasi.
Menurut Plato seorang filosof besar dunia berbicara tentang demokrasi, mengatakan
bahwa Negara yang berjalan di atas bentuk demokrasi akan menuai bentuk

PELAKSANAAN PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN UU NO. 43 TAHUN 1999 DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG

ABSTRAK

Pengawasan aparatur negara menuju kepada administrasi yang sempurna sangat tergantung pada kualitas dan profesionalisme pegawai negeri itu sendiri. Undang – Undang No. 43 tahun 1999 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian memberikan jaminan kedudukan serta kepastian hukum bagi pegawai negeri untuk mengatur dan menyusun aparatur yang bersih dan berwibawa.
Pembinaan dan penyempurnaan serta pendayagunaan aparatur pemerintahan, baik kelembagaan maupun ketatalaksanaan dari segi kepegawaian perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan pembangunan secara menyeluruh.
Hal tersebut juga telah digariskan dalam Garis – Garis Besar Haluan Negara 1998 dalam Bab IV mengenai bidang Aparatur Negara disebutkan antara lain, pembangunan aparatur pemerintah diarahkan pada peningkatan kualitas, efisien dan efektif dalam seluruh jajaran administrasi pemerintahan, termasuk peningkatan kedisiplinan pegawai negeri.
Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara dalam menjalankan roda pemerintahan dituntut untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat harus bisa menjunjung tinggi martabat dan citra kepegawaian demi kepentingan masyarakat dan negara.
Tetapi dalam kenyataan dilapangan masih banyak ditemukan pegawai negeri yang kurang tahu dan kurang menyadari akan tugas dan fungsinya sehingga seringkali timbul ketimpangan – ketimpangan dalam menjalankan tugasnya dan tidak jarang membuat kecewa masyarakat.
Dengan adanya berbagai macam pelanggaran dan kedisiplinan pegawai tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang tinjauan pelaksanaan PP No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan Negeri Semarang.
Dari berbagai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan UU No. 43 Tahun 1999 di Instansi Kejaksaan Negeri Semarang maka :
Pelaksanaan UU No.43 Tahun 1999 kaitannya dengan kedidiplinan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Negeri Semarang merupakan masalah yang di teliti serta meneliti hambatan–hambatan yang timbul dalam meningkatkan kedidiplinan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Negeri Semarang dan bagaimana cara mengatasinya.
Dari hasil penelitian dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dapat diketahui bahwa pelaksanaan UU No. 43 Tahun 1999 di lingkungan Kejaksaan Negeri Semarang adalah dalam pelaksanaannya yang merupakan tindak lanjut dari UU No.43 Tahun 1999 berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung No.001/6/1993 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia.
Berdasarkan pada ketentuan tersebut, maka pelaksanaan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil Semarang, dilakukan dengan cara atau sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu lewat pengawasan melekat ( Waskat ).
Pengawasan melekat dilakukan agar tujuan dan sasaran kegiatan administrasi kepegawaian tercapai sebagaimana telah digariskan dalam Undang – Undang, dengan pengawasan melekat ini dapat pula mempengaruhi tingkat kedisiplinan atau kegiatan bekerja para Pegawai Negeri Sipil. Adapun hambatan – hambatan yang ada dalam pelaksanaan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Negeri Semarang antara lain kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas, kurangnya pemahaman mengenai peraturan disiplin pegawai negeri serta kurangnya sanksi yang tegas dalam setiap pelanggaran.

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Sebagaimana telah diamanatkan di dalam Garis – Garis Besar Haluan Negara 1999 – 2004 Bab IV huruf ke ( 3 ) tentang Aparatur Negara bahwa, dalam meningkatkan kualitas aparatur negara dengan memperbaiki kesejahteraan dan keprofesionalan serta memberlakukan system karir berdasarkan prestasi kerja dengan prinsip memberikan penghargaan dan sanksi, maka aparatur negara hendaknya dapat bersikap disiplin dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

PERAN DPR DALAM PENGANGKATAN DUTA BESAR RI SETELAH PERUBAHAN UUD 1945

abstraks:

Suasana perpolitikan nasional pasca tumbangnya rezim orde baru Suharto, disambut oleh semua kalangan sebagai masa kebebasan dan berekpresi. Keadaan ini semakin bertambah seiring dengan dilakuakannya perubahan terhadap UUD 1945 yang di anggap turut melindungi kekuasaan otoriter tersebut selama 32 tahun dan kerap melahirkan kekuasaan tanpa batas.

Nuansa kehidupan demokratis semakin terasa ketika para elit politik kembali melakukan peran dan fungsi masing-masing.

SKRIPSI HUKUM PIDANA

Aug 7, 2008   //   by joseph   //   Blog  //  4 Comments

KRIMINALISASI KUMPUL KEBO (SAMEN LEVEN) MENURUT RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

abstraks:

PURWO,2004,KRIMINALISASI KUMPUL KEBO (SAMEN LEVEN) MENURUT RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA , SKRIPSI, UNIVERSITAS NEGERI JEMBER

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Alasan Penyidik Tidak Mengabulkan Permohonan Penangguhan Penahanan Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika Ditinjau

ABSTRAK

ALASAN PENYIDIK TIDAK MENGABULKAN PERMOHONAN PENANGGUHAN PENAHANAN TERSANGKA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA DITINJAU DARI KUHAP

Oleh

Dewi Desyani

Tingkat penyalahgunaan psikotropika kini sangat mengkhawatirkan, dimana para pelaku tindak pidana psikotropika telah mengancam keberlangsungan hidup suatu generasi yang sangat diharapkan menjadi insan pembangunan dimasa mendatang. Penyalahgunaan psikotropika. Tingkat keresahan inilah yang menjadi penyebab munculnya alasan-alasan untuk tidak memberikan kelonggaran-kelonggaran kepada para pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana penyalahgunaan psikotropika di Indonesia. Selain itu pula di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diberikan kewenangan penuh kepada penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana penyalahgunaan psikotropika. Kewenangan tersebutlah yang dijadikan tolak ukur keberhasilan kinerja POLRI yang notabenenya sebagai penyidik dengan terlebih dahulu menetapkan komitmen bahwa sesuai dengan perintah Kapolri terhadap para tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana penyalahgunaan psikotropika tidak ada penangguhan penahanan walaupun di dalam KUHAP penangguhan penahanan merupakan bagian dari hak-hak tersangka dan terdakwa dan sangat memungkinkan bahwa tersangka atau terdakwa, keluarga ataupun penasehat hukumnya untuk mengajukan upaya penangguhan penahanan.

Berdasarkan hasil uraian diatas, penulis melakukan penelitian guna mengetahui alasan-alasan penyidik tidak mengabulkan permohonan penangguhan penahanan tersangka tindak pidana penyalahgunaan psikotropika ditinjau dari KUHAP.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, keamanan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal yang dilakukan melalui berbagai upaya kesehatan, diantaranya penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

TIJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHU

abstraks:

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA
BAGI ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG – UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1997 DIHUBUNGKAN
DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG
VIDE PUTUSAN NOMOR 44/PID/B/2005/PN.BDG

ABSTRAK

Niki Panji Firmansyah

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita – cita perjuangan bangsa dan sebagai sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta melihat kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang – undang Dasar 1945.

Metode penelitian skripsi ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan fakta – fakta yang diperoleh penulis berkaitan dengan objek penelitian berupa penerapan sanksi pidana bagi Anak di Bawah Umur, yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 44/PID/B/2005/PN.BDG, dan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengkaji ketentuan pidana bagi Anak dalam Undang – undang RI No. 3 Tahun 1997.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 44/PID/B/2005/PN.BDG, Hakim memutuskan bahwa Terdakwa Matius Halim alias Koko dikembalikan kepada orangtuanya dalam hal ini Ibu kandungnya. Karena Hakim memperhatikan segala hal ihwal yang dapat meringankan atau pun yang memberatkan bagi terdakwa, tentunya hakim berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 24 Undang – undang No. 3 Tahun 1997. Dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi Anak harus melihat dampaknya bagi perkembangan anak tersebut jangan terkesan asal – asalan. Dalam menanggulangi masalah kenakalan anak orang tua dan masyarakat bertanggung jawab untuk mendidik,membinanya dan menciptakan suatu situasi lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan jasmani dan rohani serta moral anak.

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Apabila kita berbicara masalah hukum, maka kita akan dihadapkan dengan hal – hal yang berkaitan dengan kegiatan pergaulan hidup manusia dimasyarakat yang diwujudkan sebagai proses interaksi dan interrelasi antara manusia yang satu dengan manusia lainnya didalam kehidupan bermasyarakat.

“ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TRAFIKING (Analisis Putusan Perkara No. 954 /PID.B/2003/ PN. JKT. SEL).

ABSTRAK

Manusia merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, hak dan kewajiban tersebut harus benar-benar diperhatikan. Tindak pidana perdagangan manusia (trafiking) merupakan salah satu contoh pelanggaran terhadap hak dan kewajiban manusia sebagai subyek hukum. Salah satu kasus terkait dengan situasi tersebut adalah putusan perkara No.954/PID.B/2003/PN.JKT.SEL yaitu perbuatan memperdagangkan perempuan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) yang dilakukan oleh terdakwa Ramdoni alias Rino dengan dibantu oleh terdakwa Yanti Sari alias Bela dan terdakwa Susanto NG, Para terdakwa didakwa oleh penuntut umum Dengan dakwaan primair Pasal 296 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan dakwaan susidair Pasal 296 KUHP jo Pasal 56 KUHP yang ditujjukan khusus terhadap terdakwa Susanto Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan bahwa hukum pidana dan UU nomor 23 tahun 2002 mengatur tentang trafiking dan untuk memberikan penjelasan mengenai kesesuaian putusan Pengadilan Negeri No.954/2003/PID.B/PN.JKT.SEL dengan aturan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu data sekunder, data sekunder yang diperoleh, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat juga berupa pendapat para pakar yang ahli mengenai masalah ini yang disampaikan dalam berbagai literatur baik dari buku, naskah ilmiah, laporan penelitian, media massa dan lain-lain. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur mengenai tindak pidana trafiking dalam Pasal 297 KUHP dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal yang mengatur mengenai tindak pidana trafiking terdapat dalam Pasal 83 dan 88. Putusan hakim pidana No.954/PID.B/2003/PN.JKT.SEL telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku tetapi khusus terdakwa Susanto seharusnya hakim mengabulkan dakwaan subsidair dari penuntut umum karena terdakwa Susanto telah melakukan pembantuan berupa mengiklankan usaha yang dijalankan oleh terdakwa Ramdoni alias Rino. Demi memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi korban tindak pidana trafiking pemerintah sebaiknya segera mengesahkan Undang-undang yang khusus mengatur mengenai tindak pidana trafiking, serta hakim seharusnya mengkaji dan menelaah peraturan-peraturan lain mengenai kasus yang ditanganinya, sehingga hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Manusia merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, hak dan kewajiban tersebut harus benar-benar diperhatikan. Tindak pidana perdagangan manusia (trafiking) merupakan salah satu contoh pelanggaran terhadap hak dan kewajiban manusia sebagai subyek hukum. Perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak, merupakan jenis perbudakan pada pada era modern, dan konsep dasarnya adalah perekrutan, pemindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain baik antar wilayah dalam satu negara atau antar negara.

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Phedofilia

abstraks:

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Phedofilia

Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana phedofilia dalam peraturan hukum di Indonesia. Untuk mengetahui saksi apa yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana phedofilia.

Metode Penelitian : Digunakan metode penelitian studi kepustakaan dengan tujuan untuk memperoleh bahan-bahan ilmiah dan informasi dari literature-literature hukum dan metode kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Hasil Penelitian : Bahwa tindak pidana Phedofilia secara eksplisit tidak di atur dalam hukum Indonesia tetapi hal ini harus di paham tentang arti phedofilia sendiri yang dimana melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, dan anak sendiri itu di lindungi dari tindakan eksploitasi seksual yang terdapat dalam Pasal 13 Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu: “Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya”. Bahwa bagi pelaku tindak Pidana Phedofilia dapat dikenai Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 82 Yaitu: “ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 )enam puluh juta rupiah)”. Seperti yang telah diuraikan dalam kasus Brown William Stuart beliau di dakwa dengan Pasal 82 Undang-undang No 23 Tahun 2002.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana Pengaturan tentang tindak pidana phedofilia dalam peraturan hukum di Indonesia?
2. Apa sanksi bagi pelaku tindak pidana phedofilia sesuai dengan peraturan hukum di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana phedofilia dalam peraturan hukum di Indonesia.

TINJAUAN TENTANG PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN DAN IMPLIKASI YURIDISNYA

ABSTRAK

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum dari pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan, dalam hal ini di Pengadilan Negeri Kelas IA Surakarta serta mengetahui bagaimana implikasi yuridis dari pencabutan keterangan terdakwa terhadap kekuatan alat bukti.
Penelitian hukum ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk dalam penelitian hukum sosiologis. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Kelas IA Surakarta. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder.
Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pencabutan keterangan terdakwa dalam putusan perkara perkosaan Pengadilan Negeri Kelas IA Surakarta Nomor: 306/Pid.B/2003/PN.Ska ditolak atau tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim karena pencabutan keterangan yang dilakukan oleh terdakwa Joko Kustiono alias Gepeng dinilai tidak berdasar dan tidak logis. Alasan yang mendasar dan logis tersebut mengandung arti bahwa alasan yang menjadi dasar pencabutan tersebut harus dapat dibuktikan kebenarannya dan diperkuat atau didukung oleh bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa alasan pencabutan tersebut benar dan dapat dibuktikan oleh hakim. Implikasi yuridis dari pencabutan keterangan terdakwa terhadap kekuatan alat bukti, adalah apabila pencabutan diterima oleh hakim, maka keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan dapat digunakan sebagai alat bukti dan keterangan terdakwa (tersangka) di tingkat penyidikan tidak digunakan sama sekali untuk menemukan bukti di persidangan karena isinya yang dinilai tidak benar. Sedangkan apabila pencabutan ditolak oleh hakim, maka keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, justru keterangan terdakwa (tersangka) di tingkat penyidikanlah (BAP) yang kemudian dapat digunakan dalam pembuktian.
Implikasi teoritis penelitian ini adalah bahwa secara yuridis pencabutan keterangan terdakwa dibolehkan asalkan pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung dan pencabutan itu mempunyai alasan yang berdasar dan logis. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah bahwa dengan adanya pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan, dapat digunakan hakim sebagai petunjuk dalam membuktikan kesalahan terdakwa di sidang pengadilan.

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA PADA TAHAP PENYIDIKAN

abstraks:

Sehubungan dengan peran visum et repertum yang semakin penting dalam pengungkapan suatu kasus perkosaan, pada kasus perkosaan dimana pangaduan atau laporan kepada pihak Kepolisian baru dilakukan setelah tindak pidana perkosaan berlangsung lama sehingga tidak lagi ditemukan tanda-tanda kekerasan pada diri korban, hasil pemeriksaan yang tercantum dalam visum et repertum tentunya dapat berbeda dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan segera setelah terjadinya tindak pidana perkosaan. Terhadap tanda-tanda kekerasan yang merupakan salah satu unsur penting untuk pembuktian tindak pidana perkosaan, hal tersebut dapat tidak ditemukan pada hasil pemeriksaan yang tercantum dalam visum et repertum. Menghadapi keterbatasan hasil visum et repertum yang demikian, maka akan dilakukan langkah-langkah lebih lanjut oleh pihak penyidik agar dapat diperoleh kebenaran materiil dalam perkara tersebut dan terungkap secara jelas tindak pidana perkosaan yang terjadi.

Berdasarkan kenyataan mengenai pentingnya penerapan hasil visum et repertum dalam pengungkapan suatu kasus perkosaan pada tahap penyidikan sebagaimana terurai diatas, hal tersebut melatarbelakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul “PERANAN VISUM ET REPERTUM PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN (Studi di Kepolisian Resort Kota Malang) ”.

B. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dapat diangkat untuk selanjutnya diteliti dan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :
1. Bagaimanakah peranan visum et repertum pada tahap penyidikan dalam mengungkap suatu tindak pidana perkosaan ?
2. Upaya apakah yang dilakukan penyidik apabila hasil visum et repertum tidak sepenuhnya mencantumkan keterangan tentang tanda kekerasan pada diri korban perkosaan ?

a. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan untuk membahas permasalahan tersebut mempunyai tujuan:
1) Untuk mengetahui peranan visum et repertum pada tahap penyidikan dalam mengungkap suatu tindak pidana perkosaan.
2) Untuk mengetahui upaya yang ditempuh penyidik apabila hasil visum et repertum tidak memuat keterangan tentang tanda kekerasan pada korban perkosaan, dalam tujuannya untuk mendapatkan kebenaran materiil suatu kasus perkosaan.

Berdasarkan kenyataan mengenai pentingnya penerapan hasil visum et repertum dalam pengungkapan suatu kasus perkosaan pada tahap penyidikan sebagaimana terurai diatas, hal tersebut melatarbelakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul “PERANAN VISUM ET REPERTUM PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN (Studi di Kepolisian Resort Kota Malang) ”.

B. Permasalahan

PERANAN PENYIDIK DALAM MEMBANTU PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOBA

abstraks:

Akhir-akhir ini kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum di harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan
Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal Pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya.

KEBIJAKAN (LEGISLATIF) HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH ATAU GELAR KESARJANAAN

abstraks:

Negara Indonesia adalah negara hukum (recht staats), maka setiap tindak pidana yang terjadi seharusnya diproses melalui jalur hukum, jadi hukum dipandang sebagai satu-satunya sarana bagi penyelesaian terhadap suatu tindak pidana. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

SKRIPSI HUKUM PERDATA

Aug 7, 2008   //   by joseph   //   Blog  //  No Comments

studi-kasus nikah bawah tangan

abstraks:

Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur
kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan
yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong. Selain
itu, pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan
bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat
dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat. Melalui
pernikahan akan menimbulkan beberapa konsekuensi, maka dibuat aturan dan
prosedur guna menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif yang merugikan.
Di Indonesia, prosedur dan aturan yang dibuat bagi masyarakat Islam adalah
bahwa pernikahan harus dicatat secara resmi dan dipublikasikan UU Perkawinan
No. 1 Tahun 1974.
Pada kenyataannya, tidak semua masyarakat Islam di Indonesia mengikuti
prosedur atau aturan yang berlaku. Hal ini terbukti bahwa sebagian masyarakat
masih melaksanakan praktik nikah yang tidak tercatat secara resmi dan tidak
dipublikasikan yang dikenal dengan sebutan nikah di bawah tangan.

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Allah menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan
pernikahan sebagai jaminan kelestarian populasi manusia di muka bumi, sebagai
motivasi dari tabiat dan syahwat manusia dan untuk menjaga kekekalan keturunan
mereka. Dengan adanya dorongan syahwat seksual yang terpendam dalam diri
laki-laki dan perempuan, mereka akan berfikir tentang pernikahan.1 Allah telah
mengikat antara laki-laki dan perempuan dengan ikatan cinta dan kasih sayang,
sehingga daur kehidupan akan terus berlangsung dari generasi kegenerasi.

studi-kasus nikah bawah tangan

abstraks:

Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur
kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan
yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong. Selain
itu, pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan
bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat
dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat. Melalui
pernikahan akan menimbulkan beberapa konsekuensi, maka dibuat aturan dan
prosedur guna menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif yang merugikan.
Di Indonesia, prosedur dan aturan yang dibuat bagi masyarakat Islam adalah
bahwa pernikahan harus dicatat secara resmi dan dipublikasikan UU Perkawinan
No. 1 Tahun 1974.
Pada kenyataannya, tidak semua masyarakat Islam di Indonesia mengikuti
prosedur atau aturan yang berlaku. Hal ini terbukti bahwa sebagian masyarakat
masih melaksanakan praktik nikah yang tidak tercatat secara resmi dan tidak
dipublikasikan yang dikenal dengan sebutan nikah di bawah tangan.

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Allah menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan
pernikahan sebagai jaminan kelestarian populasi manusia di muka bumi, sebagai
motivasi dari tabiat dan syahwat manusia dan untuk menjaga kekekalan keturunan
mereka. Dengan adanya dorongan syahwat seksual yang terpendam dalam diri
laki-laki dan perempuan, mereka akan berfikir tentang pernikahan.1 Allah telah
mengikat antara laki-laki dan perempuan dengan ikatan cinta dan kasih sayang,
sehingga daur kehidupan akan terus berlangsung dari generasi kegenerasi.

studi-kasus nikah bawah tangan

abstraks:

Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur
kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan
yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong. Selain
itu, pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan
bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat
dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat. Melalui
pernikahan akan menimbulkan beberapa konsekuensi, maka dibuat aturan dan
prosedur guna menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif yang merugikan.
Di Indonesia, prosedur dan aturan yang dibuat bagi masyarakat Islam adalah
bahwa pernikahan harus dicatat secara resmi dan dipublikasikan UU Perkawinan
No. 1 Tahun 1974.
Pada kenyataannya, tidak semua masyarakat Islam di Indonesia mengikuti
prosedur atau aturan yang berlaku. Hal ini terbukti bahwa sebagian masyarakat
masih melaksanakan praktik nikah yang tidak tercatat secara resmi dan tidak
dipublikasikan yang dikenal dengan sebutan nikah di bawah tangan.

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Allah menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan
pernikahan sebagai jaminan kelestarian populasi manusia di muka bumi, sebagai
motivasi dari tabiat dan syahwat manusia dan untuk menjaga kekekalan keturunan
mereka. Dengan adanya dorongan syahwat seksual yang terpendam dalam diri
laki-laki dan perempuan, mereka akan berfikir tentang pernikahan.1 Allah telah
mengikat antara laki-laki dan perempuan dengan ikatan cinta dan kasih sayang,
sehingga daur kehidupan akan terus berlangsung dari generasi kegenerasi.

TINJAUAN YURIDIS KESEPAKATAN DAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DENGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

abstraks:

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bersifat terbuka, maksudnya para pihak yang ingin membuat perikatan atau perjanjian bebas menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam buku III KUHPerdata asalkan isinya tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam Buku III KUHPerdata tersebut tidak tercantum definisi perjanjian. Namun demikian, definisi Perjanjian dapat ditemukan dalam doktrin (Ilmu Pengetahuan Hukum), diantaranya pendapat R. Subekti, :
“Perjanjian adalah suatu peristiwa, di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji, untuk melaksanakan sesuatu hal”.
Dari peristiwa ini timbul hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.
Di dalam Pasal 1320 KUHPerdata disebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu :
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
c. Suatu hal tertentu;
d. Suatu sebab yang halal.
Apabila di antara salah satu syarat tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah. Dalam Pasal 1337 KUHPerdata disebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. kemudian, dalam Pasal 1338 tentang akibat suatu perjanjian disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena selain alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
Dalam perjanjian TPA yang penulis bahas ini ada dua pihak yang saling mengikatkan diri yaitu pihak Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi, di mana kedua pihak ini saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, yaitu dalam hal Pengelolaan Sampah dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Karena itu, dibentuk perjanjian kerjasama antara pihak Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi. Melalui perjanjian ini, ditentukan hak dan kewajiban para pihak.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, Indonesia sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang dalam rangka memajukan kesejahteraan, meningkatkan taraf hidup rakyat dan dalam mencapai tujuan nasional yaitu masyarakat adil dan makmur. Di pihak lain, muncul pula permasalahan-permasalahan yang merupakan timbal balik dari proses pelaksanaan pembangunan dan apabila permasalahan-permasalahan yang terjadi ini dibiarkan berlarut-larut tanpa dicarikan pemecahannya sudah tentu akan berdampak negatif terhadap kelangsungan hidup masyarakat.

PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL- BELI TENAGA LISTRIK ANTARA PT. PLN (PERSERO) UNIT BISNIS DISTRIBUSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIME

abstraks:

Untuk mengatasi permasalahan yang timbul, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada PT. PLN (PERSERO) untuk menambah daya listrik yang dibutuhkan dengan mengeluarkan sejumlah uang atau dengan kata lain membeli listrik kepada PT. PLN (PERSERO). Pada dasarnya listrik juga merupakan suatu produk, dalam hal ini termasuk kelompok barang bergerak yang tidak bertubuh (intangible goods) yang tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan efeknya. Oleh karena itu, sebagai suatu produk, listrik merupakan obyek transaksi jual- beli yang mengandung risiko.

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN
Perkembangan di segala bidang yang terjadi saat ini, menyebabkan kebutuhan manusia mengalami peningkatan, begitu juga dengan alat pemenuhan kebutuhan juga semakin beragam bentuknya. Guna mendukung pemenuhan kebutuhan manusia tersebut, maka saat ini banyak berdiri suatu tempat usaha yang bergerak dalam bidang bisnis maupun industri, sehingga sesuatu yang dibutuhkan masyarakat dapat terakomodasi.. Dalam pendirian tempat usaha tersebut dibutuhkan berbagai macam faktor pendukung, salah satunya adalah sumber daya energi listrik.

PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAM

abstraks:

Adanya aturan hukum mengenai pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan dalam suatu perjanjian kredit bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak dalam memanfaatkan tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah sebagai jaminan kredit. Untuk itu, praktik pengikatan kredit dengan jaminan Hak Tanggungan dalam kegiatan dalam kegiatan perbankan hendaknya dapat pula dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam UUHT. Permasalahan yang akan diteliti adalah mengenai tata cara pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan pada PD BPR BKK Tengaran, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan beserta cara mengatasinya
Dari penelitian yang dilakukan pada PD PBR BKK Tengaran diperoleh hasil mengenai tata cara pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan yang meliputi pemberian kredit oleh PD BPR BKK Tengaran yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak (kreditur dan debitur), pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum terhadap hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan, pendaftaran Akta pemberian Hak Tanggungan dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum antara pihak kreditur sebagai pemegang Hak Tanggungan dan pihak debitur sebagai pemberi Hak Tanggungan serta mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya, serta hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PD BPR BKK Tengaran dan cara mengatasinya. Hambatan-hambatan tersebut adalah mengenai tanaha yang belum bersertifikat dijadikan sebagai jaminan kredit cara mengatasinya adalah dengan memberikan kredit kepercayaan (kredit tanpa jaminan) dan upaya yang dilakukan PD BPR BKK Tengaran dalam mengatasi kredit macet antara lain dengan melakukan pelelangan terhadap benda jaminan debitur dan restrukturisasi kredit. Dari hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan yaitu kredit perbankan mempunyai peran yang sangat penting dalam bidang perekonomian terutama praktik pengikatan jaminan kredit dengan jaminan Hak Tanggungan yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum antar kedua belah pihak.

Key words: Kredit, Jaminan, Hak Tanggungan.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Penentuan Pencipta Atas Lagu “23 Juli” dan Penyelesaian Sengketanya

ABSTRAK

Kasus antara pihak Dj Riri dan Thomas “GIGI” melawan Gope T. Santani sebagai Direktur PT. Rapi Films terjadi karena lagu ciptaan Dj Riri yang berkolaborasi dengan Thomas “GIGI” yang berjudul “23 Juli” yang semula telah dibeli secara khusus oleh produsen hand phone seluler Nokia untuk dijadikan ring tone, oleh PT. Rapi Films dengan sengaja dan tanpa hak memakai lagu tersebut sebagai sound track sinetron “Inikah Rasanya.” Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengangkat masalah dalam skripsi dengan pendekatan yuridis normatif yang berjudul “Penentuan Pencipta Atas Lagu “23 Juli” dan Penyelesaian Sengketanya (Studi Kasus Sengketa Antara Pihak Thomas “Gigi” dan DJ. Riri melawan PT. Rapi Films)”,
Berdasarkan Pasal 1 huruf 2 UUHC, dalam kasus antara Thomas dan DJ. Riri melawan PT. Rapi Films, yang disebut sebagai pencipta adalah Thomas dan DJ. Riri karena merekalah orang yang menciptakan secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan kedalam suatu lagu yang berjudul “23 Juli”. Dan karena lagu tersebut telah dijual kepada Nokia maka pemegang hak cipta disini adalah Nokia berdasarkan Pasal 1 huruf 4 UUHC.
Penyelesaian sengketa yang diambil oleh Thomas Cs dengan PT. Rapi Films adalah alternatif penyelesaian sengketa dengan jenis negosiasi. Dimana dalam negosiasi ini pihak Thomas Cs mewakilkan kepada pengacaranya untuk mewakili mereka yang kemudian melakukan kesepakatan dengan pihak PT. Rapi Films yang diwakili oleh Gope T. Santani. Hasil kesepakatan tersebut kemudian didaftarkan di pengadilan paling lama 30 hari sejak penandatanganan agar mempunyai kekuatan ekselutorial berdasarkan Pasal 6 ayat (7) UU No. 30 Tahun 1999. Dan hasil kesepakatan tersebut wajib segera dilaksanakan paling lambat 30 hari sejak didaftarkan di Pengadilan berdasarkan Pasal Pasal 6 ayat (8) UU No. 30 Tahun 1999.
Kata Kunci : Pencipta, Sengketa, Alternatif

BAB I
PENDAHULUAN

A.Latar Belakang
Suatu hasil karya kreatif yang akan memperkaya kehidupan manusia akan dapat menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengembangkannya. Apabila si pencipta karya-karya tersebut tidak diakui sebagai pencipta atau tidak dihargai, karya-karya tersebut mungkin tidak akan pernah diciptakan sama sekali.

Studi kasus – Nikah Bawah Tangan

abstraks:

Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur
kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan
yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong. Selain
itu, pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan
bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat
dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat. Melalui
pernikahan akan menimbulkan beberapa konsekuensi, maka dibuat aturan dan
prosedur guna menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif yang merugikan.
Di Indonesia, prosedur dan aturan yang dibuat bagi masyarakat Islam adalah
bahwa pernikahan harus dicatat secara resmi dan dipublikasikan UU Perkawinan
No. 1 Tahun 1974.
Pada kenyataannya, tidak semua masyarakat Islam di Indonesia mengikuti
prosedur atau aturan yang berlaku. Hal ini terbukti bahwa sebagian masyarakat
masih melaksanakan praktik nikah yang tidak tercatat secara resmi dan tidak
dipublikasikan yang dikenal dengan sebutan nikah di bawah tangan.

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Allah menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan
pernikahan sebagai jaminan kelestarian populasi manusia di muka bumi, sebagai
motivasi dari tabiat dan syahwat manusia dan untuk menjaga kekekalan keturunan
mereka. Dengan adanya dorongan syahwat seksual yang terpendam dalam diri
laki-laki dan perempuan, mereka akan berfikir tentang pernikahan.1 Allah telah
mengikat antara laki-laki dan perempuan dengan ikatan cinta dan kasih sayang,
sehingga daur kehidupan akan terus berlangsung dari generasi kegenerasi.

“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Pada Malam Hari Di Easy Minimarket Jogjakarta “

ABSTRACT
Nowadays, we need employees in order to increase job productivity. Both female and male deserved to enter all job sectors without discrimination limit. Among many sectors and work field, some force employees to work in the night. How Easy Minimarket toward those who work in the night provides legal protection and what factors constitute obstacles in the implementation of legal protection toward them. Legal protection intended is expected appropriate with the Act Number 13 of 2003 on manpower affairs.
This research has been conducted at Easy Minimarket, in Jogjakarta. Research method used was empiric legal one; it is research focused on legal society (law in action). Main data collection method was interview and observation as primary legal material and books as secondary legal one. They were then processed using qualitative analysis with inductive way of thinking. Easy Minimarket is one of companies employing works in the night. Easy Minimarket does not optimally provide legal protection toward works in the night. Legal protection that have been implemented such as providing pick up service, providing day off period, protection have not been implemented yet, such as : does not provide nutrient food, does not provide separate bathroom. In addition, are obstacles out of the implementation of legal protection toward workers who work in the night, like those from Easy Minimarket, those from workers.
Keywords: employing workers in the night, legal protection, those, Easy Minimarket Jogjakarta

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang Masalah
Negara Indonesia merupakan Negara yang sedang giat-giatnya membangun untuk meningkatkan pembangunan di segala sektor dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Melihat realitas tersebut keselamatan kerja merupakan salah satu faktor yang sangat vital dalam pelaksanaan tujuan pembangunan nasional, untuk itu perlindungan terhadap tenaga kerja di maksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja

PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA TERHADAP STATUS PEKERJA WAKTU TERTENTU SETELAH KENAIKAN UPAH (STUDI KASUS PT.KARYA BINA BERSAMA)

abstraks:

F. Sistematika Penulisan
Untuk memudahkan dalam mengikuti sajian pembahasan materi skripsi ini, penulis akan menguraikan secara singkat Bab demi Bab yang terkait guna memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap arah pembahasan seperti di bawah ini:
BAB I Pendahuluan
Dalam Bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.
BAB II Kerangka Teoretis
Dalam Bab ini akan dibahas mengenai pengertian hubungan kerja, perjanjian kerja, kewajiban pekerja, kewajiban pengusaha, perselisihan perburuhan dan pengertian upah.
BAB III Data Hasil Penelitian
Dalam Bab ini akan dibahas mengenai sejarah berdirinya PT. Karya Bina Bersama, struktur organisasinya serta membahas mengenai gambaran umum hasil penelitian di PT. Karya Bina Bersama.
BAB IV Analisis Permasalahan
Menganalisis mengenai status para pekerja waktu tertentu akibat perubahan perjanjian kerja baru yang terjadi antara pengusaha dengan pekerja pada PT. Karya Bina Bersama.
BAB V Kesimpulan dan Saran
Merupakan Bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi dan penyebaran penduduk yang kurang seimbang, merupakan faktor yang amat mempengaruhi tentang masalah ketenagakerjaan di tanah air Indonesia. Dalam literatur hukum perburuhan yang ada, riwayat hubungan perburuhan di Indonesia diawali dengan suatu masa yang sangat suram yakni zaman perbudakan di mana terjadi penindasan dan perlakuan di luar batas kemanusiaan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkemampuan secara sosial ekonomi maupun penguasa pada masa itu.

MONOPOLI

abstraks:

Dengan berkembangnya dunia usaha di Indonesia, maka hal tersebut memacu berbagai masalah masalah baru yang berkenaan dengan praktek kegiatan usaha di lapangan. Sehingga pemerintah harus dapat membuat suatu regulasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan permasalahan yang akan / sedang timbul.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN BAGI PEKERJA/BURUH DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA MATARAM

abstraks:

Bahwa bentuk dan pelaksanaan pelindungan bagi pekerja / buruh pada dinas kebakaran kota mataram adalah melalui Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang meliputi :
a. Jaminan Kecelakaan kerja [JKK]
b. Jaminan Hari Tua [JHT]
c. Jaminan Kematian [JK],
d. Jaminan Perawatan Kesehatan [JPK].

Bahwa faktor dasar agar pelindungan bagi pekerja/buruh pada dinas kebakaran kota mataram dapat dilaksanakan dalam hal ini terhadap pekerja/buruh yang statusnya bukan pegawai negeri sipil atau hanya sebagai tenaga harian adalah karena tingkat kesadaran hukum yang sangat tinggi, disamping itu juga adalah :
a. Bahwa Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram merupakan badan milik pemerintah yang mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 10 orang atau membayar gaji paling sedikit satu juta rupiah, maka berdasarkan undang undang No.3 tahun 1992 tentang Jamsostek Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram wajib mengikutsertakan karyawanya dalam program Jamsostek.
b. Bahwa tugas pemadam kebakaran sangat beresiko dengan kecelakaan kerja maka karyawan sangat perlu diberikan perlindungan pada saat bekerja.
c. Agar jika terjadi kecelakaan kerja bagi tenaga kerja yang belum berstatus PNS dapat mendapatkan kompensasi dan rehabilitasi.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI KAPAL LAUT MENGGUNAKAN SISTEM CONTAINER ANTARA PT. DJAKARTA LLOYD DENGAN PT. ZAMRUD KHATU

ABSTRAK

Perjanjian pengangkutan barang melalui kapal laut merupakan suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan pengangkutan menyeberang laut. Pada pengangkutan barang di laut disamping menggunakan sistem konvensional, penyelenggaraan angkutan laut juga dengan menggunakan sistem peti kemas (container). Angkutan laut mengenai muatan dengan menggunakan sistem container harus disesuaikan dengan jenis barang yang diangkut.
Peti kemas dipakai untuk mengangkut barang, seperti: besi tua, lembaran baja, gula, semen, batu bara, sayur mayur, buah-buahan, daging, bahan-bahan kimia dan lain-lain. Pengangkutan barang dengan sistem container disamping mempunyai akibat hukum bagi mereka yang membuatnya, juga dapat menguntungkan bagi mereka.
Dalam hukum Islam prinsip perjanjian pengangkutan barang di laut dibolehkan. Dalam hal ini adalah muamalah, yaitu adanya perjanjian pengangkutan barang antara pengangkut dan pengirim, sebab Islam mengajarkan manusia untuk menjalin kerja sama, tolong menolong dan Islam juga menganjurkan umatnya untuk memproduksi dan berperan dalam berbagai bentuk aktivitas ekonomi yang bersumber pada Al-Qur’am surat At-Taubah ayat 4.

Memasuki pasar bebas AFTA (Asia Free Trafe Area) tahun 2003, dunia ekonomi dan perdagangan pada khususnya mengalami perubahan sistem yang signifikan. Pasar bebas berarti masuknya komoditi barang dan jasa bebas tanpa ada lagi perlakuan istimewa yang bersifat nasional maupun regional.

PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM SEJAK BERLAKUNYA KEPPRES NOMOR 55 TAHUN 1993 DI KABUPATEN

abstraks:

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Pembukaan UUD 45, dari tahun ke tahun terus meningkat. Bersamaan dengan itu jumlah penduduk terus bertambah, dan sejalan dengan semakin meningkatnya pembangunan dan hasil-hasilnya, maka semakin meningkat dan beragam pula kebutuhan penduduk itu.

Termasuk dalam kegiatan pembangunan Nasional itu adalah pembangunan untuk kepentingan umum.

Pages:«1234567»