SKRIPSI ILMU PEMERINTAHAN

Aug 8, 2008   //   by joseph   //   Blog  //  No Comments

PERS DALAM DEMOKRATISASI DI INDONESIA

abstraks:

Dalam berbagai deskripsi para ahli, diakui bahwa pers Indonesia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari gerakan reformasi atau revolusi Mei 1998 yang mencapai momen bersejarah dengan pengunduran diri presiden Soeharto, setelah berkuasa selama 32 tahun. Meskipun pers bukanlah pelopor dari gerakan revolusi itu, namun pers telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam peristiwa tersebut dengan penyajian berita-berita yang kritis sehingga melemahkan legitimasi rezim Orde Baru yang berkuasa pada waktu itu. Wacana tentang peranan pers dalam peristiwa revolusi Mei 1998 dapat digeneralisasikan bahwa wacana mengenai kontribusi signifikan pers dalam memicu perubahan masyarakat seakan mengikuti teori klasik komunukasi massa yang telah populer sejak lama, yaitu teori serba media. Diasumsikan bahwa media massa (dalam hal ini pers) mempunyai kekuatan yang besar untuk mempengaruhi masyarakat, bukan saja dalam membentuk opini dan sikap tetapi juga dalam memicu terjadinya gerakan sosial.
Berangkat dari teori dan realita diatas penulis mencoba melakukan penelitian dengan judul “Pers Dalam Demokratisasi di Indonesia, Kajian Tentang Peranan Pers Dalam Peristiwa Revolusi Mei 1998”, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peranan pers dalam peristiwa revolusi Mei 1998 serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pers dalam menjalankan peranannya tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif dan literatu atau yang dikenal juga dengan studi kepustakaan, yakni dengan menganalisa dan menggambarkan peranan pers dalam peristiwa revolusi Mei 1998 melalui buku-buku, jurnal, artikel, dokumen dan hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. Latar belakang penetapan topik penelitian ini mengingat pers sebagai suatu lembaga sosial yang mempunyai kekuatan dalam sistem politik dan berdasarkan pengamatan penulis bahwa pers selama orde baru senantiasa dibatasi ruang geraknya oleh pemerintah, dengan kata lain dilakukannya kontrol yang ketat oleh pemerintah terhadap pers, namun dalam situasi dan kondisi seperti itu pers tetap mampu berperan dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia, khususnya dalam peristiwa revolusi Mei 1998.

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Demokrasi sebagai dasar hidup berbangsa pada umumnya memberikan pengertian bahwa adanya kesempatan bagi rakyat untuk ikut memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan pemerintah, oleh karena kebijakan tersebut menentukan kehidupannya. Dengan kata lain dalam suatu negara demokrasi terdapat kebebasan-kebebasan masyarakat untuk berpartisipasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarbaru

abstraks:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah Kota Banjarbaru. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan tipe deskriptif analitik. Responden subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perhubungan, Kabag Teknik Sarana dan Prasarana, dan Kasi Perparkiran dan Responden Objek 20 orang tukang parkir. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan kuisioner. Data yang didapat diolah kedalam bentuk tabel frekuensi dan persentase.

Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan analisis dari hasil penelitian dapat kita simpulkan pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah Kota Banjarbaru sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator pelaksana. Diketahui bahwa dari kemampuan melayani pengguna jasa parkir dari 20 orang responden (100%) menyatakan bahwa mereka sudah mampu memberikan pelayanan dengan baik. Sarana yang berguna bagi kelancaran pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum juga telah digunakan oleh para tukang parkir. Selanjutnya mengenai waktu pemungutan untuk lokasi parkir di instansi pemerintah dilaksanakan dari hari senin sampai dengan hari sabtu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 1 siang. Di luar instansi pemerintah waktu pemungutan retribusi parkir dilakukan dari hari senin sampai dengan hari minggu, dengan lama pemungutan yang bervariasi. Prosedur pemungutan yang dilakukan juga sudah cukup baik. Tarif retribusi parkir yang dikenakan kepada pengguna jasa parkir telah sesuai dengan yang dicantumkan dalam Perda No. 16 tahun 2003 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum bahwa tarif parkir untuk kendaraan roda dua Rp. 500, roda empat Rp. 1000 dan roda enam sebesar Rp. 2500.

Disarankan kepada Pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru perlu memberikan seragam parkir dan tanda pengenal kepada para tukang parkir.Kepada Walikota Banjarbaru dan DPRD Kota Banjarbaru perlu melakukan revisi Perda Nomor 16 tahun 2003 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, yaitu mencantumkan dasar penetapan biaya setoran retribusi parkir perbulan yang harus diserahkan oleh kolektor parkir kepada Dinas Perhubungan

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan Pusat dan Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah.

PERS DALAM DEMOKRATISASI DI INDONESIA

ABSTRAK

Dalam berbagai deskripsi para ahli, diakui bahwa pers Indonesia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari gerakan reformasi atau revolusi Mei 1998 yang mencapai momen bersejarah dengan pengunduran diri presiden Soeharto, setelah berkuasa selama 32 tahun. Meskipun pers bukanlah pelopor dari gerakan revolusi itu, namun pers telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam peristiwa tersebut dengan penyajian berita-berita yang kritis sehingga melemahkan legitimasi rezim Orde Baru yang berkuasa pada waktu itu. Wacana tentang peranan pers dalam peristiwa revolusi Mei 1998 dapat digeneralisasikan bahwa wacana mengenai kontribusi signifikan pers dalam memicu perubahan masyarakat seakan mengikuti teori klasik komunukasi massa yang telah populer sejak lama, yaitu teori serba media. Diasumsikan bahwa media massa (dalam hal ini pers) mempunyai kekuatan yang besar untuk mempengaruhi masyarakat, bukan saja dalam membentuk opini dan sikap tetapi juga dalam memicu terjadinya gerakan sosial.
Berangkat dari teori dan realita diatas penulis mencoba melakukan penelitian dengan judul “Pers Dalam Demokratisasi di Indonesia, Kajian Tentang Peranan Pers Dalam Peristiwa Revolusi Mei 1998”, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peranan pers dalam peristiwa revolusi Mei 1998 serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pers dalam menjalankan peranannya tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif dan literatu atau yang dikenal juga dengan studi kepustakaan, yakni dengan menganalisa dan menggambarkan peranan pers dalam peristiwa revolusi Mei 1998 melalui buku-buku, jurnal, artikel, dokumen dan hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. Latar belakang penetapan topik penelitian ini mengingat pers sebagai suatu lembaga sosial yang mempunyai kekuatan dalam sistem politik dan berdasarkan pengamatan penulis bahwa pers selama orde baru senantiasa dibatasi ruang geraknya oleh pemerintah, dengan kata lain dilakukannya kontrol yang ketat oleh pemerintah terhadap pers, namun dalam situasi dan kondisi seperti itu pers tetap mampu berperan dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia, khususnya dalam peristiwa revolusi Mei 1998.

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Demokrasi sebagai dasar hidup berbangsa pada umumnya memberikan pengertian bahwa adanya kesempatan bagi rakyat untuk ikut memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan pemerintah, oleh karena kebijakan tersebut menentukan kehidupannya. Dengan kata lain dalam suatu negara demokrasi terdapat kebebasan-kebebasan masyarakat untuk berpartisipasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pretty Prudent Partisans: Polarization in American Public Opinion on the Use of Military Force, 1980-1999

abstraks:

This thesis asks when and why Democrats and Republicans respond differently to American military interventions abroad. Using quantitative and case-study methodology for conflicts in the post-Vietnam era, it concludes that partisans in the mass public respond to conflicts in ways that comport with their basic worldviews and deeply held values.
THIS THESIS IS not about the war in Iraq in which the United States of America presently finds itself engaged. But it most certainly is inspired by that war. Pundits and scholars will debate for decades the consequences of President George W. Bush’s fateful decision to topple Saddam Hussein’s government in the spring of 2003. One such consequence, though, is so readily apparent that it has already served as fodder for dozens of articles in the popular press and for a handful of academic works. It is that members of the Republican Party are profoundly more supportive of the war than are members of the Democratic Party. Among all the cleavages in American society—race, religion, class, region, gender, education—none exerts anywhere near as strong an influence on an individual’s likelihood to favor the American presence in Iraq as party affiliation does.

Partisanship in American politics is not new, but the intensity with which it now manifests itself on a basic question of war and peace is.

PERANAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KINERJA KEPALA DESA DI KAB. SIDENRENG RAPPANG

abstraks:

MUH. FAUZY SAAD, 2007. Peranan Tingkat Pendidikan Terhadap Kinerja
Kepala Desa Di Kabupaten Sidenreng Rappang ( dibimbing oleh
Hj. Nurjannah Nonci, dan Muliani.S ).
Implementasi dari peraturan pemerintah daerah tentang pemerintahan desa
telah menunjukkan Kepala Desa khususnya di Kabupaten Sidrap memiliki latar
belakang atau tingkat pendidikan yang berbeda-beda,. Serta yang tidak dapat dibantah
pula bahwa disamping itu, kepala desa di Kab. Sidrap juga menghasilkan kinerja
yang beragam dalam menjalankan pemerintahan di desa nya. Berdasarkan latar
belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan
sebagai berikut : “Apakah faktor tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kinerja
Kepada Desa di Kabupaten Sidenreng Rappang ?” , ”Apakah ada perbedaan kinerja
antara Kepala Desa yang berpendidikan SLTP kebawah dengan Kepala Desa yang
berpendidikan diatas SLTP ?”
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peranan tingkat pendidikan
terhadap kinerja Kepala Desa di Kabupaten Sidenreng Rappang, menganalisis
peranan tingkat pendidikan terhadap kinerja Kepala Desa di Kabupaten Sidenreng
Rappang, dan mengetahui perbedaan kinerja antara Kepala Desa yang berpendidikan
SLTP kebawah dengan Kepala Desa yang berpendidikan di atas SLTP.
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi
Sulawesi Selatan, dengan populasinya adalah seluruh Kepala Desa yang ada
Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 67 Orang. Sampel dalam penelitian ini
adalah sampel total (jenuh) yang sama jumlahnya dengan populasi.
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan kepala desa di
Kabupaten Sidenreng Rappang berperan sangat besar terhadap peningkatan
kinerjanya. Disamping itu Kepala Desa yang memiliki tingkat pendidikan diatas
SLTP memiliki kinerja lebih baik dibandingkan dengan Kepala Desa yang
berpendidikan SLTP.

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Memasuki Era Reformasi, kita dihadapkan pada perubahan arah
pembangunan yang bertumpu pada peningkatan sumber daya aparatur pemerintah
sebagai kunci pokok tercapainya cita-cita bangsa yang merdeka dan berkembang.
Upaya peningkatan Sumber Daya Aparatur yang berkualitas harus dimulai
pada tingkat pemerintahan yang paling bawah, dalam hal ini dimulai pada tingkat
Pemerintahan di Desa dengan asumsi bahwa tingginya kualitas aparatur pemerintah
dalam menjalankan tugasnya sangat bergantung dari kualitas sumber daya
manusianya.

Leave a comment




HOSTING MURAH